Aksinews.id/Jakarta – Celoteh mantan politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko soal obrolannya dengan Prabowo Subianto bikin Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa gerah. Mereka mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran berat terhadap calon presiden 2024 Prabowo Subianto.
Ikhwal soalnya, lantaran sempat muncul pernyataan Budiman Sudjatmiko yang mengaku telah menanyakan perihal kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa sekitar tahun 1997/1998 kepada Prabowo. Dan, Prabowo pun disebut mengakui bahwa dirinya melakukan tindakan tersebut.
“Seharusnya pengakuan Prabowo tersebut disampaikan kepada Komnas HAM sebagai institusi negara yang berwenang melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat,” ucap Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa dalam keterangan resmi, Senin (13/11/2023).
Mereka memandang pernyataan Budiman Sudjatmiko tersebut makin memperkuat dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997/1998.
Untuk itu, Menteri Pertahanan itu tidak bisa lepas dan memang sudah seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi.
“Dalam konteks ini, pernyataan Budiman tersebut menjadi informasi yang sangat penting untuk ditindaklanjuti, mengingat hal ini akan mendukung upaya penuntasan kasus penculikan dan penghilangan paksa,” tutur koalisi itu.
Penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998 jauh dari kata selesai. Terlebih, hingga kini masih terdapat 13 orang aktivis yang masih hilang. Termasuk Widji Tukul.
“Sehingga sepanjang mereka belum ada kejelasan di mana dan bagaimana kondisinya, maka kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa belum bisa dianggap selesai,” lanjutnya, sebagaimana dilansir jpnn.com.
Adapun pernyataan Prabowo yang mengakui bahwa mereka yang diculik sudah dia kembalikan disebut justru tidak menghapus begitu saja kejahatannya.
Pengakuan Prabowo tersebut makin memperkuat bahwa memang dia menjadi pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Hal ini juga diperkuat dengan keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberhentikan Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran karena terbukti terlibat dalam penculikan dan penghilangan aktivis 1997/1998.
“Budiman Sudjatmiko harus dimintai keterangannya oleh Komnas HAM, terutama untuk memperkuat bukti-bukti dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998,” kata Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa. (jpnn/AN-01)
