Aksinews.id/Lewoleba — Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna X yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Lembata, 30 Maret 2026. Agenda ini menjadi momen penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah sekaligus merumuskan arah kebijakan ke depan.
Penyusunan LKPJ tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 yang mengatur pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini mencakup seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan, termasuk capaian program, tugas pembantuan, hingga penugasan khusus dari pemerintah pusat.
Dalam pidato pengantarnya, Bupati menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun 2025 sekaligus dasar evaluasi bersama DPRD. Hasil pembahasan DPRD nantinya akan melahirkan rekomendasi strategis yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan berikutnya.
Suasana rapat berlangsung dalam nuansa kebersamaan dan refleksi, bertepatan dengan momentum keagamaan. Bupati menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah kepada umat Muslim serta ajakan bagi umat Kristiani untuk menghayati Pekan Suci dengan penuh makna.
Tahun 2025 disebut sebagai fondasi awal dalam mewujudkan visi “Lembata Maju, Lestari, dan Berdaya Saing”. Pemerintah daerah mengusung tema pembangunan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan ketahanan ekonomi yang adaptif terhadap perubahan iklim, dengan fokus pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan ekonomi berbasis potensi daerah.
Dari sisi keuangan, realisasi APBD menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp808,8 miliar atau 96,78 persen dari target, sementara belanja daerah mencapai Rp785,5 miliar atau 95,39 persen. Pembiayaan daerah bahkan melampaui target dengan realisasi sebesar 100,03 persen.
Capaian kinerja juga terlihat dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan. Urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mencapai realisasi 97,65 persen. Urusan non-pelayanan dasar terealisasi 97,80 persen, sementara urusan pilihan mencapai 96,68 persen. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan yang terencana dan terukur.
Indikator makro pembangunan daerah turut menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 69,70, angka kemiskinan menurun menjadi 23,27 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 1,37 persen. Pertumbuhan ekonomi naik menjadi 4,47 persen, serta pendapatan per kapita masyarakat meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Meski demikian, pemerintah daerah juga mencermati adanya peningkatan ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Gini Ratio sebesar 0,29, yang menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan.
Sepanjang tahun 2025, berbagai prestasi berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Lembata, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, predikat unggul dalam manajemen ASN, serta penghargaan di bidang kesehatan seperti eliminasi frambusia dan penanganan stunting terbaik di tingkat regional.
Di bidang literasi, prestasi juga diraih melalui Perpustakaan Desa Kalikur yang menjadi juara tingkat Provinsi NTT, serta capaian siswa SD dalam lomba bertutur.
Menutup pidatonya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, insan pers, dan seluruh pemangku kepentingan atas sinergi dalam pembangunan daerah.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 dari Bupati kepada Ketua DPRD Kabupaten Lembata, disaksikan oleh pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh peserta sidang. Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi peningkatan kinerja pemerintahan ke depan. (PokompimPemKabLembata)
