Aksinews.id/Lewoleba — Pemerintah Kabupaten Lembata bersama pihak ASDP menggelar pertemuan dengan para pengguna jasa layanan penyeberangan, khususnya pelaku ekspedisi, guna menindaklanjuti berbagai keluhan dan isu yang berkembang di masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Bupati Lembata, Kamis (26/3/2026).
Dalam forum diskusi, perwakilan ekspedisi menyampaikan sejumlah poin utama keluhan yang selama ini dihadapi. Di antaranya adalah belum adanya kepastian jadwal uji coba pelabuhan yang sejak Desember lalu dinilai hanya sebatas janji tanpa realisasi yang jelas.
Selain itu, kapal Ile Mandiri yang melayani rute Larantuka–Lewoleba dinilai tidak memadai karena berukuran kecil dan kerap mengalami gangguan teknis. Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan, terutama dari jalur Jawa–Flores, menumpuk dalam waktu yang cukup lama.
Keluhan lain yang mengemuka adalah tingginya biaya buruh yang harus ditanggung pengguna jasa akibat kapal bersandar di pelabuhan umum. Biaya tersebut mencapai sekitar Rp2.000.000 per unit kendaraan, yang awalnya hanya bersifat sementara namun hingga kini masih terus diberlakukan dan dinilai sangat memberatkan.
Para pelaku ekspedisi meminta agar penempatan kendaraan disesuaikan dengan posisi sandar kapal. Apabila kapal feri bersandar di sisi kanan, maka kendaraan dengan tujuan Lewoleba sebaiknya ditempatkan di sisi kanan kapal. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat proses pembongkaran setibanya di pelabuhan tujuan.
Selama ini, kendaraan tujuan Lewoleba kerap ditempatkan di bagian tengah kapal, bahkan terjepit di antara kendaraan lain. Kondisi tersebut menyebabkan proses bongkar muat menjadi terhambat.
Di sisi lain, waktu sandar kapal yang dinilai terlalu singkat, yakni sekitar satu jam setelah kembali dari Adonara, turut menjadi kendala. Hal ini menyebabkan sejumlah kendaraan tidak sempat dibongkar dan harus menunggu pelayaran berikutnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Manager Department Head Operasional Teknis ASDP, La Ode Fuat Harman, memaparkan sejumlah hasil koordinasi serta rencana operasional yang akan dilakukan guna meningkatkan pelayanan di Lembata.
Ia menjelaskan bahwa pihak ASDP berencana meningkatkan frekuensi pelayaran rute Kupang–Lewoleba menjadi dua kali dalam seminggu, menindaklanjuti permintaan Bupati Lembata. Pola operasional teknisnya akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.
Selain itu, optimalisasi rute juga akan dilakukan dengan skema pelayaran Kupang–Lewoleba–Adonara (PP) untuk jadwal reguler, serta penambahan rute Kupang–Lewoleba–Adonara–Larantuka guna memastikan akses ke Lewoleba dapat terlayani dua kali dalam seminggu.
Terkait usulan pergantian kapal Ile Mandiri, dijelaskan bahwa kapal tersebut merupakan kapal perintis sehingga belum dapat diganti dalam waktu dekat. Namun, solusi yang ditawarkan adalah dengan menambah jumlah armada kapal guna memperkuat kapasitas pelayanan.
Dalam upaya menekan biaya operasional, ASDP juga akan segera melakukan uji coba sandar di dermaga umum. Jika uji coba ini berhasil, kendaraan dapat langsung keluar dari kapal tanpa memerlukan tenaga buruh tambahan, sehingga biaya tambahan bagi pengguna jasa dapat dihilangkan.
Sementara itu, terkait perbaikan Pelabuhan Waijarang, ASDP menyebutkan bahwa proyek tersebut membutuhkan anggaran lebih dari Rp5 miliar. Proses pelelangan direncanakan berlangsung pada bulan Juni dan diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan, dengan target penyelesaian pada Agustus 2026.
Pihak ASDP menegaskan komitmennya untuk menjadikan pengguna jasa sebagai prioritas utama dalam pelayanan, serta terus melakukan koordinasi dan pembenahan secara berkelanjutan. Saat ini, proses administrasi dan komunikasi lintas pihak terus dilakukan, sembari memantau kondisi cuaca agar operasional pelayaran dapat berjalan normal kembali.
Usai pelaksanaan pertemuan, Wakil Bupati bersama tim ASDP dan Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan peninjauan langsung ke lokasi guna memastikan kesiapan dan kelayakan kapal untuk bersandar.
Melalui pertemuan ini, diharapkan tercipta solusi konkret yang mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi, sekaligus meningkatkan kualitas layanan penyeberangan bagi masyarakat Kabupaten Lembata. (ProkompimPemKabLembata)
