banner 728x250

Wacana Pemotongan Gaji Menteri, JK: Upah DPR Jauh Lebih Tinggi

banner 120x600
banner 468x60

Aksinews.id/Jakarta – Ini komentar mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi wacana pemotongan gaji para menteri anggota kabinet Prabowo – Gibran. Ia menyoroti bahwa besaran gaji menteri saat ini sebenarnya masih lebih rendah dibandingkan gaji direktur utama BUMN.

Menurut Kalla, gaji pokok menteri hanya sekitar Rp 19 juta per bulan, angka yang terbilang kecil jika dibandingkan posisi lain di pemerintahan.

banner 325x300

“Kalau dipotong lagi, akhirnya jauh lebih tinggi gajinya Dirut BUMN daripada gaji menteri,” ungkapnya saat ditemui di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Kalla menekankan bahwa pemotongan gaji justru akan memperbesar kesenjangan tersebut.

Selain membandingkan dengan gaji Dirut BUMN, JK juga menyoroti posisi anggota DPR yang gajinya lebih tinggi dibandingkan menteri. “Jadi kalau dipotong lagi tinggal berapa untuk menteri? DPR pun jauh lebih tinggi. Itu cuma untuk mengetahui saja,” jelasnya.

Pandangan Kalla ini mengajak publik untuk melihat keseimbangan antara jabatan, tanggung jawab, dan kompensasi. Ia seolah menegaskan pentingnya menghargai menteri sebagai penggerak kebijakan tanpa memandang posisi lain semata.

Dengan pernyataan ini, Kalla membuka diskusi soal keadilan struktur gaji di lingkup pemerintahan.

Menteri Disebut tak Punya Tunjangan

Saat ditanya apakah target pemangkasan seharusnya adalah tunjangan para menteri, Kalla menjawab bahwa para menteri tidak memiliki tunjangan.

“Tidak ada tunjangannya kalau menteri. Hanya ada biaya operasional,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo baru-baru ini mengungkit negara lain yang mulai melakukan penghematan di tengah krisis global imbas perang Timur Tengah.

Misalnya, seperti memotong gaji pejabat, menghemat BBM, menerapkan WFH, hingga menyetop belanja negara yang tidak mendesak.

“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah,” ujar Prabowo, dalam Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Sementara itu, pemerintah juga mulai mendetailkan kajian pemotongan gaji jajaran Kabinet dan anggota DPR RI di tengah krisis global untuk menekan defisit anggaran.

“(Opsi itu) Sedang kita detailkan kajiannya,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pasca memimpin rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Prasetyo menuturkan, opsi itu dipelajari demi ketahanan bangsa meski Indonesia kini belum memasuki masa krisis.

Sejauh ini, stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia pasca Iran menutup Selat Hormuz, masih relatif aman.

Indonesia Jaga Pasokan BBM

Ia menyebutkan, Indonesia terus menjaga pasokan BBM cukup hingga 21-25 hari ke depan sesuai dengan standar nasional yang menyesuaikan kapasitas penyimpanan (storage).

“Meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM, kita tidak perlu khawatir, karena itu stok aman. Yang kemudian disampaikan juga Menteri ESDM, Dirut Pertamina, stok cadangan kita, sekian hari itu bukan berarti setelah itu habis minyaknya, itu kan mekanisme yang storage ya, penyimpanan yang begitu kosong itu diisi lagi, begitu kosong diisi lagi,” tutur Prasetyo.

Selain memotong gaji, pemerintah juga berencana mengurangi konsumsi BBM, salah satu caranya adalah bermigrasi menggunakan transportasi publik.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi wacana pemotongan gaji oleh pemerintah, imbas dari perang di Timur Tengah.

Ia menilai, gaji menteri tidak masalah jika dipotong, apalagi menurutnya jumlahnya sudah terlalu besar.

“Ya gak papa menterinya gajinya dipotong, sudah kegedean juga,” kata Purbaya saat ditemui di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Selasa (17/3/2026).

Purbaya menyebut, bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih baik-baik saja. “Jadi ekonomi masih baik, semuanya kenceng lari, ekspansi segala macam,” ujar dia.

Ia juga mengatakan, Kemenkeu saat ini belum melakukan pemangkasan anggaran. Ya, “Belum, pemangkasan belum ada, belum ada keputusan pemangkas anggaran. Kita sedang melakukan exercise terus melihat perkembangan harga minyak dunia seperti apa,” ujar dia. (AN-01/TribunTrends/Kompas)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *