Aksinews.id/Lewoleba – Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Lewoleba melakukan survey ulang kolam labuh dan kedalaman area sekitar pelabuhan laut Lewoleba. Pasalnya, sejak tenggelamnya kapal Shimpo pada tahun 2019 silam, belum pernah disurvey kelayakan pelabuhan. Ini soal kelayakan sandar kapal dan keselamatan pelayaran. Tim survey berasal dari Distrik Navigasi Kelas II Pelabuhan Kupang.
Demikian penjelasan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (Ka.UPP) Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, Abdul Syukur Aklis di Lewoleba, Jumad (12/11/2021).
“Ini panggilan tugas juga. Dan ini agenda saya pertama ketika bertugas di Lembata. Puji Tuhan, pak Kadis Perhubungan, Sekda dan Bupati Lembata juga sudah ada koordinasi. Dan, ini agenda saya dan saat ini sudah ada tim Survei dari distrik navigasi kelas II Pelabuhan Kupang”, papar dia.
Abdul Syukur Aklis menjelaskan bahwa hasil survey nanti akan dijadikan dasar untuk menyurati Kementerian Perhubungan guna mendapatkan rekomendasi ijin sandar kapal. “Memang sebelumnya ada kecelakaan kapal Shimpo dan setelah itu sudah ada pembersihan. Tetapi agar ada legal standing maka perlu ada survei oleh Kementerian Perhubungan jika ada bangkai kapal atau sisa muatan yang masih berada di alur sandar kapal”, bebernya.
“Tanggal 9 November (2021) kita dapat surat dari Kupang, dan tanggal 10 tim survei tiba di Lembata dan langsung melakukan survey. Dan, sekarang mereka sedang melakukan survey. Rencana survey sekitar 6 hari”, tambahnya.
Abdul Syukur menjelaskan, agar tidak menggangu proses bongkar muat di pelabuhan laut Lewoleba maka survey dilakukan malam hari. “Sementara untuk siang survey dilakukan di sisi darat, dan malam nanti survey sisi laut. Kemarin survey dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi”, ungkap Abdul.
Setelah selesai survey, lanjut Abdul, pihak Distrik Navigasi Kupang mengeluarkan surat rekomendasi supaya ada tindak lanjutnya.
Hasil rekomendasi itu, tambahnya, diberikan ke UPP Lewoleba dan nanti KUPP Lewoleba kembali memberikan rekomendasi ke Pemda Lembata, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Lalu Lintas Laut, Direktorat Kepelabuhan dan Dirjen KPLP.
Ia berharap, agar hasil survey ini bisa digunakan sebagai acuan untuk kapal Pelni segera sandar di pelabuhan laut Lewoleba. Ya, “Saya kira, ini bisa membantu masyarakat, apalagi menjelang hari raya dapat membantu arus mudik tahun ini.Kita juga berharap agar hasil survey segera keluar agar bisa kita dapat menyurati Pemda dalam hal ini dinas perhubungan kabupaten Lembata, Pelni dan kementerian perhubungan dapat mengatur dan berkordinasi dengan pihak Pelni agar kapal kembali sandar” kata Abdul Syukur.
Dijelaskan, informasi yang diperoleh dari PT Pelni Lewoleba bahwa hingga saat ini employment kapal Pelni ke Lewoleba belum dihapus. Pihak Pelni juga selalu berkoordinasi dan membantu proses survey.
Survey ini menjadi dasar untuk kita keluarkan rekomendasi. Mudah-mudahan saja paling cepat sebelum hari raya Natal dan paling lambat awal tahun 2022. Untuk diketahui, pihak UPP Lewoleba juga telah menyurati Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut dengan nomor surat: AL.502/01/01/UPP.Lwb-2021, tlg 11 Jan 2021, perihal : Permohonan Survei Kolam Pelabuhan.(*/AN-01)
