Aksinews.id/Jakarta – Boleh jadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sedang marah besar gegara Sekretaris Jenderalnya, Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun mengeluarkan instruksi kepada 177 kepala daerah hasil Pilkada 2024 dari partainya untuk tidak mengikuti retret yang digelar di Magelang, Jawa Tengah.
Larangan mengikuti retret ini dikeluarkan Megawati beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto melantik para kepala daerah (Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup dan Walikota/Wawali) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Maklum, bersamaan dengan pelantikan para kepala daerah itu, Hasto juga diperiksa di gedung KPK. Ia pun langsung dipakaikan rompi oranye dan ditahan. Bahkan, sempat dihadirkan di belakang para komisioner KPK dengan tangan diborgol saat jumpa pers.
Hasto yang dituduh terlibat kasus suap Komisioner KPU dan perintangan penyidikan KPK terhadap Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka saat ia hendak merayakan malam Natal, 24 Desember 2024 lalu. Dan, kini ditahan sehari setelah ia memberi pembekalan terhadap 177 kepala daerah dari PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Tak ayal lagi. Megawati pun meneken surat nomor: 7294 /IN/DPP/II/2025 dikeluarkan, Kamis (20/2/2025), perihal Instruksi Harian Ketua Umum.
Dalam surat itu, Megawati mengeluarkan 2 (dua) poin instruksi penting untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP. Berikut instruksi tersebut:
- Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
- Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli membenarkan adanya surat tersebut. Ya, “Benar,” kata Romli, singkat, saat dikonfimasi.
Situasi pasca penahanan Hasto seolah memutar jarum jam politik di PDI Perjuangan. Sebab, dalam pembekalan sehari sebelumnya, Hasto justeru menyampaikan pesan Megawati kepada para kepala daerah dari PDI Perjuangan agar mengikuti retret dengan tetap menjaga kesatuan dan keharmonisan dengan pemerintah pusat.
Ya, “Kepada para kepala daerah terpilih yang akan menjabat dan mengikuti retret diminta untuk tetap menjaga kesatuan dan keharmonisan dengan pemerintah pusat. Dalam sistem politik nasional kan jadi bagian pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo,” kata Hasto, Rabu (19/2/2025).
Dalam arahan tertulis Megawati yang dibacakan Hasto di hadapan 177 kepala daerah terpilih dari PDIP, ditegaskan agar mereka fokus menjalankan program kerakyatan saat menjalankan pemerintahan.
“Ibu (Megawati) meminta agar kemiskinan ekstrem, stunting, dan program kerakyatan lain jadi fokus perhatian,” kata Hasto.
Dalam pembekalan tersebut, Hasto mengatakan, Megawati juga meminta para kepala daerah terpilih PDIP dapat menjalankan pemerintahan dengan cara pandang geopolitik hingga memperhatikan aspek geografis. Megawati juga menekankan kepala daerah terpilih PDIP mampu mengambil keputusan secara baik dan tepat, sehingga tidak menimbulkan kerugian, terutama kepada masyarakat. “Ibu meminta agar keputusan dan tantangan nanti harus diselesaikan dengan cara yang strategis,” tutur Hasto.
Dewan Pimpinan Pusat PDIP menghelat kegiatan pembekalan bagi para kepala daerah terpilih, sehari sebelum diselenggarakannya pelantikan serentak pada Kamis, 20 Februari 2025. Agenda pembekalan ini diikuti oleh 177 kepala daerah terpilih PDIP dari seluruh wilayah Indonesia. Hasto mengatakan, dalam pembekalan ini, para kepala daerah terpilih juga diminta untuk tetap menanamkan sikap dan prinsip partai, terutama kedisiplinan dan kesatuan.
Menurut Hasto, pesan utama yang disampaikan Megawati dalam agenda pembekalan ini adalah pentingnya memprioritaskan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. (*/AN-01)
