Aksinews.id/Jakarta – Anggaran makan gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto yang dialokasikan Rp.10 ribu per porsi dinilai terlalu kecil. Kritik ini datang dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjawab kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis ini dengan menyatakan bahwa mekanisme Badan Gizi Nasional adalah membeli bahan baku untuk setiap menu harian. Menu harian ini telah disusun ahli gizi di setiap Satuan Program Makan Bergizi Gratis (SPMBG). “Sehingga jumlah kalori dan komposisi gizi yang diperlukan terpenuhi,” tandas Dadan sebagaimana dilansir Tempo.co.
Dadan juga menjawab kekhawatiran anggaran Rp 10 ribu per porsi pada tiap daerah. Menurut Dadan, pagu akan menyesuaikan harga bahan baku yang akan dimasak untuk program Makan Bergizi Gratis pada tiap daerah. Ya, “Tiap daerah akan disesuaikan mengikuti tingkat harga yang berlaku,” ujar Dadan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menyediakan makan bergizi gratis bagi 82,9 juta anak-anak, ibu hamil dan menyusui serta pelajar di seluruh Indonesia. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun setahun.
Semula satu porsi makan bergizi dianggarkan Rp 15 ribu. Belakangan, Prabowo menyatakan jatah makan bergizi itu dipotong jadi Rp 10 ribu sesuai hasil uji coba di Sukabumi.
Badan Gizi Nasional, yang ditugasi mengurus makan bergizi gratis, mendirikan satuan layanan di sejumlah wilayah. Dadan mengatakan data geospasial sekolah yang statis dijadikan landasan awal untuk membangun sebanyak satuan layanan di seluruh daerah di Indonesia yang nantinya akan berjumlah 30 ribu.
Dadan menjelaskan, satuan layanan di seluruh daerah dirancang mengelola anggaran senilai Rp 7-10 miliar untuk menangani distribusi program Makan Bergizi secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.
Sekitar 85 persen dari anggaran yang dikelola satuan layanan akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan yang nantinya diolah menjadi menu harian. Bahan baku tersebut dimasak sendiri oleh satuan layanan, kemudian didistribusikan ke penerimanya.
Adapun 10,5 persen dari anggaran akan digunakan untuk memberdayakan komunitas lokal, seperti membayar ibu-ibu yang memasak dan bapak-bapak yang bertugas mencuci peralatan.
Anggaran Rp 10 ribu per porsi ini lantas dikritik Megawati. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto menghitung ulang anggaran program MBG.
“Aku hitung Rp10 ribu toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh Mas Bowo (panggilan Presiden Prabowo) dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati dalam peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
Megawati mengaku mendukung program makan bergizi gratis. Namun, menurut Megawati, anggaran Rp 10 ribu kurang cukup di tengah harga bahan pokok yang naik.
“Tapi apa? Saya hitung lah. Saya juga tukang masak kok. Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak,” kata presiden kelima ini.
Megawati mengaku merasakan kondisi para ibu yang setiap hari berurusan dengan pekerjaan rumah tangga seperti memasak. Karena itu, ia merasakan ketika ada bahan sembako yang naik. Ia pun meminta Prabowo untuk mengevaluasi harga program MBG. Program itu, kata dia, harusnya bisa dibuat Presiden Prabowo lebih realistis.
“Jadi ya gitu, sory ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10 ribu dapete opo tho yo (dapatnya apa)? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok,” ujar Megawati. (*/AN-01)
