Surati Presiden Jokowi, 2.168 THL-TBPP Minta Diangkat Jadi ASN

Aksinews.id/Jakarta – Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) terus memperjuangkan nasib 2.168 yang belum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sabtu, 27 Agustus 2022, mereka melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

FK THL-TBPP yang beralamat di Jln. M. Kahfi I Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, menulis surat nomor: 014/B/FK THL-TBPP Nas/VIII/2022 dan ditandatangani Ketua TIM ADHOC Penyelesaaian THL-TBPP, H. Karmin dan Plh. Ketua Umum FK THL-TBPP Nasional Achmad Baihaqi, STP., perihal : Permohonan Penyelesaian THL-TBPP.

Dalam suratnya, FK THL-TBPP menjelaskan bahwa mereka merupakan produk Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2007, 2008 dan 2009. Jumlah awalnya mencapai 25.000 orang THL-TBPP. Mereka direkrut oleh Pemerintahan SBY dengan tugas utama pengawalan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN).

“Namun selama itu kami dibiarkan menyandang status yang tidak jelas, padahal kami berhasil ikut mewujudkan Swasembada Beras nasional pada tahun 2008,” tandas H. Karmin dan Achmad Baihaqi dalam suratnya.

Mereka mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Jokowi karena di era Pemerintahan Jokowi, tahun 2016 keluar PermenPAN RB nomor: 8 tahun 2016 yang berhasil mengangkat sebanyak 6.058 THL-TBPP menjadi PNS. “Namun sayangnya, hanya bisa mengakomodir THL-TBPP yang berusia dibawah 35 tahun,” tulis mereka.

Tahun 2019, terbit PERPRES Nomor: 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PERPRES Nomor: 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan dua instrumen hukum itu, berhasil mengangkat 11.404 THL-TBPP menjadi ASN PPPK.

“Namun dari kedua momentum pengangkatan tersebut, masih ada sebanyak 2.168 THL-TBPP yang belum terakomodir menjadi ASN PPPK dikarenakan alasan teknis dan kebijakan Pemerintah Daerah,” papar mereka.

“Oleh karena itu, kami MEMOHON DENGAN SANGAT kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar dapat mengeluarkan kebijakan bagi penyelesaian THL-TBPP yang tersisa untuk dapat menjadi ASN PPPK agar terwujud kesetaraan dan keharmonisan dalam kami bekerja untuk mewujudkan Kesuksesan Pembangunan Pertanian Bapak Presiden Joko Widodo,” tulis H. Karmin dan Achmad Baihaqi dalam suratnya seraya meminta kebijaksanaan Presiden Jokowi.

Sementara itu, dalam rilisnya yang diterima aksinews.id, Minggu (28/8/2022), FK THL-TBPP menyiapkan beberapa agenda kegiatan dalam rangka mendorong penyelesaian THL-TBPP yang belum diangkat menjadi ASN PPPK

Langkah pertama, mendorong terbitnya PermenPAN-RB atau sekurang-kurangnya Surat Edaran Menteri PAN-RB sebagai pijakan hukum dalam mendorong usulan e-formasi dan pendataan tenaga non ASN oleh BKPSDM Kabupaten/Kota. Rencananya Forum akan melakukan audiensi dengan Menteri PAN-RB, Prof. Mahfud M.D. di kantor KemenPAN-RB.

“Kegiatan ini melibatkan sekurang-kurangnya 100 orang dengan mengerahkan kabupaten/kota yang terdekat dari Jakarta. Untuk waktu dan teknisnya akan disosialisasikan berikutnya. Sebelum audiensi melakukan pendekatan agar dapat berkomunikasi dengan Prof. Mahfud M.D. melalui jalur HMI, Bapak Herman Khaeron,” jelas mereka.

Langkah kedua, melakukan mobilisasi “serangan udara” berisikan harapan penyelesaian THL-TBPP yang masih tersisa yang dialamatkan ke akun FB Bapak Presiden Jokowi dengan melibatkan seluruh THL-TBPP, baik yang sudah menjadi PNS dan PPPK dengan target 10.000 suara/inbox yang masuk. “Kegiatan ini juga dapat melibatkan keluarga –istri, anak, saudara, agar dapat lebih massif,” tandas H. Karmin dan Achmad Baihaqi.

Langkah ketiga, melakukan audiensi dengan ketua DPR RI, Puan Maharani dan Pimpinan Komisi IV DPR RI. Ini didahului dengan melakukan pendekatan kepada Wasekjen PDI-Perjuangan, Arief Wibowo. Menariknya, FK THL-TBPP juga melakukan penggalangan dana pergerakan secara internal.

Ya, “Untuk memudahkan pergerakan strategis tersebut, dilakukan penggalangan dana komitmen kebersamaan antara yang masih berstatus THL TBPP dan yang sudah menjadi ASN PNS dan PPPK sebagai bentuk dukungan dan partisipasi terhadap perjuangan penyelesaian THL TBPP menjadi ASN,” jelas mereka.(AN-01)