Aksinews.id/Jakarta – Apakah ini dampak kebijakan efisiensi? Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah lolos seleksi tahun 2024 lalu ditunda lagi. Pemerintah beralasan, ini dilakukan agar penataan dan penempatan ASN bisa berjalan optimal.
Ya, “Dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Rabu (5/3/2025).
“Dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh,” imbuhnya.
Penundaan ini juga mempertimbangkan usulan dari beberapa daerah yang meminta penyesuaian jadwal seleksi.
Oleh karena itu, Menpan RB dan Komisi II DPR menyepakati pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dilakukan pada Oktober 2025.
Sedangkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dijadwalkan pada Maret 2026.
“Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” ujarnya.
Pemerintah memastikan bahwa semua peserta yang telah lolos seleksi CASN tetap akan diangkat sebagai ASN.
“Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” kata Rini.
Menpan RB juga menegaskan hal ini sudah diputuskan bersama Komisi II DPR.
Selain itu, keputusan ini bukan bentuk penundaan, melainkan langkah penyelesaian agar semua peserta yang lolos dapat diangkat tanpa hambatan. “Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya semuanya bisa terangkat,” ujarnya.
Selain itu, Rini membantah bahwa keputusan ini diambil karena alasan efisiensi anggaran. Menurutnya, pemerintah masih memiliki cukup anggaran dan saat ini fokus pada penyelesaian proses yang belum tuntas.
“Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya,” tutupnya.
Sejumlah daerah memang cukup kelimpungan jika ASN yang lolos seleksi sudah harus masuk kerja pada bulan April mendatang. Sebab, kebijakan efisiensi yang “memaksa” daerah memangkas anggarannya, cukup menyulitkan untuk membayar gaji ASN baru selama lebih dari enam bulan.
Dan, tampaknya, kebijakan MenPAN-RB menunda pengangkatan ASN yang lolos seleksi 2024 ini cukup menyelamatkan daerah-daerah yang minim anggaran. Paling tidak, postur APBDnya relatif aman. (*/AN-01)
