Jelang HUT Kemerdekaan RI Ke-80, KAHMI NTT Ingatkan Elit Bangsa untuk Jujur Kelola Bangsa

Aksinews.id/Kupang – Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-80, Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW-KAHMI) Propinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan para elit untuk jujur dalam mengelola bangsa yang kaya raya ini.

Hal itu disampaikan Kordinator Presidium KAHMI Wilayah NTT, Akhmad Bumi, SH di Kupang, Selasa (12/8/2025). Akhmad Bumi menyoroti carut marut politik dalam negeri, ketidakadilan dan berbagai ketimpangan sosial, serta kebijakan pemerintah yang kian meresahkan. Mulai pemblokiran rekening nganggur hingga perlakukan pajak yang dipandang membebani.

Ia mengatakan tahun 2025 pajak ditargetkan berkontribusi 82% dari total pendapatan negara. Artinya, dari setiap rupiah yang digunakan negara untuk membangun, sebagian besar berasal dari pajak. Jika demikian, kemana pendapatan sumber daya alam seperti minyak, gas, tambang, sawit dan lain sebagainya? Sumber daya alam kita melimpah.

“Kalau membaca belanja negara pada APBN 2022 sebesar Rp3096 triliun. Sedangkan penerimaan seluruh BUMN saat itu sebesar Rp3.200 triliun. Kenapa belanja negara bisa kalah dengan pendapatan semua BUMN?”, tanyanya heran.

Ia membandingkan dengan salah satu penerimaan negara disalah satu sektor, Batubara. Tahun 2025 akan ada 500 san perusahaan Batubara memproduksi 1 milyar ton Batubara. Jika per ton 150 dollar, kita mendapat Rp2.225 triliun. Bagaimana kalau harga Batubara berkisar 200-300 dollar? Negara ini akan makmur. SDA kita berlimpah, tapi kenapa kita menjadi bangsa yang kering?

Dari kondisi itu, KAHMI NTT meminta para elit jujur dalam mengelolah bangsa ini, kita memiliki SDA yang berlimpah, tapi miskin. “Jika para elit jujur, bangsa ini akan makmur”, jelas Akhmad Bumi.

KAHMI NTT berpandangan jelas Akhmad Bumi, pendapatan negara melalui SDA yang melimpah ini, jika dikelolah dengan jujur, maka Presiden Prabowo dapat tunaikan janji-janjinya seperti sekolah gratis, makan gratis dan juga bagi-bagi uang kepada rakyat, tanpa harus memutar otak mencari uang dengan membebani rakyat yang berlebihan.

Ia menambahkan KAHMI NTT mendorong semua pihak agar tidak sekedar memuji kekuasaan tapi mengawal kerja-kerja pemerintahan untuk kebaikan bangsa dan negara yang lebih luas dengan pikiran-pikiran yang produktif.

KAHMI NTT berpesan agar hentikan sifat rakus dan tamak, korupsi terjadi dimana-mana, pusat hingga daerah. Rakyat butuhkan kebijakan yang berpihak, tidak sekedar bagi-bagi sumbangan yang hanya untuk kepentingan electoral, tapi tidak menjawab persoalan sesungguhnya.

KAHMI NTT mendorong perlu dievaluasi keberadaan bank central atau bank Indonesia agar kembali berada dibawah negara cq Mentri Keuangan seperti semula. Negara harus memiliki otoritas penuh atas keuangan, hak atas uang cetakan dan segala bentuk penambahan atau pengurangan jumlah uang dalam peredaran, perlu dikontrol pemerintah.

KAHMI NTT juga mendorong perlu kembali ke UUD 1945 semula, juga perlu tinjau ulang UU perbankan, UU penanaman modal, UU migas, UU minerba, dan berbagai UU SDA lainnya. UU itu membuat negara dan pemerintah tidak dapat berbuat banyak. Akibatnya semua kebijakan negara dan pemerintahan harus manut kepada swasta, ungkap Akhmad Bumi.

Lanjutnya, gejala lain yang menghiasi HUT Kemerdekaan RI ke-80, terjadi pengibaran bendara bajak laut, One Piece yang menuai kontroversi. Bendera One Piece berkibar setelah pemerintah keluarkan edaran menghimbau masyarakat mengibarkan bendera merah putih menjelang kemerdekaan RI. Ini fenomena yang menuntut pemerintah membaca pesan ini dengan serius. Bendera One Piece yang berkibar sebagai kritik atas ketimpangan yang terjadi, tutupnya. (*/AN-01)