Aksinews.id/Lewoleba — Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, S.P., bersama Wakil Bupati Lembata H. Muhamad Nasir, S.Sos., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, A.P., M.T., menerima massa aksi damai yang tergabung dalam Aliansi Ekspedisi Lembata (AXEL) dan Forum Parlemen Jalanan Lembata (FORMALEN) di halaman Kantor Bupati Lembata, Rabu, 8 April 2026.
Aksi tersebut bertujuan mendesak pemerintah daerah agar segera merealisasikan pelayanan pelabuhan ferry di Kabupaten Lembata. Massa memulai titik kumpul di Taman Kota Lewoleba, kemudian bergerak melalui Jalan Anton Enga Tifaona dan Jalan Trans Lembata sebelum tiba di Kantor Bupati.
Aksi damai ini dilatarbelakangi oleh terhentinya pelayanan bongkar muat kendaraan roda empat atau lebih sejak rusaknya Pelabuhan Ferry Waijarang pada November 2025. Kondisi tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pelaku usaha dan jasa ekspedisi.
Koordinator Umum aksi, Ciprianus Pito Lerek, menyampaikan bahwa vakumnya layanan bongkar muat telah menghambat mobilisasi barang dan jasa serta memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain itu, para pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan akibat terganggunya distribusi logistik.
“Pelabuhan ferry merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Lembata. Kami mendesak pemerintah segera menghadirkan solusi konkret,” tegasnya.
Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah menyediakan pelabuhan alternatif atau darurat guna melayani bongkar muat kendaraan roda empat dan lebih. Massa juga menginginkan adanya dialog langsung dengan Bupati untuk mencapai kesepakatan terkait penggunaan pelabuhan alternatif.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq bersama Wakil Bupati Muhamad Nasir menyatakan dukungan penuh terhadap aksi damai yang dilaksanakan, sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, khususnya para pelaku usaha jasa ekspedisi.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus berupaya secara maksimal untuk mencari serta menghadirkan solusi terbaik bagi kepentingan masyarakat.
Pemerintah daerah, lanjut Bupati, telah melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan provinsi, pelaku usaha ekspedisi, serta pimpinan ASDP di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi birokrasi maupun kondisi fiskal daerah.
Selain itu, Bupati juga mengungkapkan adanya kendala teknis operasional terkait rencana sandar kapal feri. Salah satu faktor utama adalah kekhawatiran nakhoda kapal terhadap risiko kerusakan dermaga yang dapat berimplikasi pada sanksi terhadap awak kapal. Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong dilakukannya uji coba sandar sebagai langkah awal pemulihan layanan.
Bupati menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun niat untuk menyulitkan siapa pun. Niat kita adalah membantu masyarakat dan memajukan daerah. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan saat ini semata-mata disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki.”
Sebagai tindak lanjut, Bupati mengundang perwakilan massa aksi untuk berdialog di ruang kerja guna membahas solusi teknis secara bersama-sama.
Dari hasil dialog tersebut, disepakati beberapa langkah strategis, di antaranya:
1. Uji coba sandar kapal feri di Dermaga Pelabuhan Ferry Waijarang dijadwalkan pada Kamis, 9 April 2026.
2. Apabila uji coba pertama tidak berhasil, akan dilakukan uji coba alternatif di Pelabuhan Laut Lewoleba dengan tetap berkoordinasi bersama dengan pihak Sabandar.
3. Jika kedua uji coba mengalami kendala, pemerintah daerah akan mengkaji serta mempertimbangkan pembangunan kembali fasilitas pelengsengan di lokasi Harnus guna mendukung kelancaran sandar kapal feri.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Aksi damai ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan roda perekonomian daerah, sekaligus harapan agar pelayanan transportasi laut di Kabupaten Lembata dapat segera kembali normal. (ProkompimPemKabLembata)
