Aksinews.id/Jakarta – DPP PDIP maupun Ganjar Pranowo menampik isu terikat kontrak politik terkait pembentukan kabinet jika terpilih pada Pilpres 2023. DPP PDIP maupun Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pembentukan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
Isu kontrak politik Ganjar Pranowo yang menyebut posisi menteri startegis nantinya ditentukan PDIP apabila Gubernur Jawa Tengah ini terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024. Isu kontrak politik Ganjar Pranowo dengan PDIP ini mengemuka setelah disebutkan Ade Armando, politisi PSI.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah langsung menyentil politikus PSI, Ade Armando dengan sebutan brutus. Ya, “Mereka yang beropini kursi kabinet akan ditentukan oleh PDIP bila Ganjar Pranowo menjadi presiden adalah brutus,” kata Said dalam keterangannya, Selasa (13/6/2023) seperti dilansir Tribunnews.com.
Said menegaskan PDIP tak pernah membuat kontrak politik dengan Ganjar terkait penentuan jabatan startegis. “Satu-satunya kontrak politik beliau dengan PDIP adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat,” ujarnya.
Dia berpendapat ada yang membangun framing dengan tujuan untuk mengkerdilkan Gubernur Jawa Tengah itu. “Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka,” ungkap Said.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini memastikan PDIP tak akan membiarkan fitnah tersebut. Said menegaskan PDIP bersama partai politik (parpol) pendukung Ganjar, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Perindo sangat solid.
“Justru saat ini PDIP sangat solid. Kader-kader PDIP bersama partai-partai lain yang mendukung Pak Ganjar seperti PPP, Hanura dan Perindo turun ke bawah bersama-sama dengan para relawan mengajak rakyat memilih Pak Ganjar,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan upaya-upaya tersebut hanya untuk merusak citra Ganjar. “Kami telah identifikasi oknum hanya bermain di medsos lalu seolah-olah paling terdepan mendukung Pak Ganjar, tetapi malah merusak suasana,” imbuhnya.
Sementara itu, Ganjar Pranowo juga membantah isu kontrak politik dengan PDIP. Ganjar menegaskan pemilihan anggota kabinet atau menteri merupakan hak prerogratif presiden, bukan ditentukan partai tertentu.
“Kabinet ya ditentukan presiden, wong prerogatif,” kata Ganjar.
Dilansir dari kompas.com, hak prerogatif presiden adalah hak istimewa yang dimiliki oleh presiden untuk melakukan suatu tindakan demi kepentingan bersama. Pemberian hak prerogatif bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan dibuka sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat.
Ada sejumlah hak prerogratif presiden yang diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen. Di antaranya soal pengangkatan dan pemberhentian menteri. Dalam pasal 17 ayat 2 disebutkan: menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
Isu kontrak politik PDIP dan Ganjar Pranowo dihembuskan politikus PSI Ade Armando. Ade dalam cuitannya mengklaim jika dirinya mendapat informasi bahwa posisi startegis nantinya akan ditentukan PDIP bila Ganjar jadi presiden.
Menyikapi hal tersebut Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek meragukan informasi tersebut. “Informasi itu memang berseliweran, salah satunya yang sudah pasti menginformasikan adalah Ade Armando. Tapi, kok saya meragukan informasi itu,” kata Awiek di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Awiek menegaskan Gubernur Jawa Tengah itu merupakan orang yang taat terhadap konstitusi. “Pak Ganjar itu orang yang taat konstitusi. Beliau lama di DPR dan menjabat gubernur. Apa iya hak prerogratif seorang presiden dia enggak tahu,” ujarnya.
Dia meyakini Ganjar mengerti dalam pembentukan kabinet dan hak prerogatif presiden. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun demikian. “Pasti Pak ganjar tahu, dan namanya membentuk kabinet itu hak prerogratif dari presiden. Pak Ganjar itu tahu, Bu Mega pasti itu tahu, karena beliau pernah jadi presiden. Jadi saya meragukan klaim dari Ade Armando itu,” ungkap Awiek.
Namun, Awiek menganggap konteks Ade Armando adalah mempertanyakan, bukan menuduh. “Namanya orang bertanya ya kita jawab, kan gitu. Kita jawab bahwa belum pernah mendengar itu secara resmi,” tegasnya.(*/AN-01)
