Aksinews.id/Jakarta – Wacana reshuffle anggota Kabinet Indonesia Maju kembali merebak. Kali ini menyasar tiga menteri kader Partai NasDem besutan Surya Paloh. Menjawab pertanyaan soal apakah akan ada reshuffle manteri dari NasDem, Presiden Joko Widodo hanya bicara pendek, “Ya bisa saja (reshuffle)”.
Presiden Jokowi, yang ditemui di Taman Wisata Alam Angke Jakarta Utara, Senin (15/5/2023), tidak menyebut kapan reshuffle atau perombakan kabinet akan dilakukan. Presiden hanya memberi signal akan melakukan reshuffle setelah Partai Nasdem tak ikut diundang di pertemuan bersama enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta.
Begitu juga saat ditanya apakah akan bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam waktu dekat? Jokowi mengaku belum punya rencana soal pertemuan itu. Namun Presiden mengaku kalau hubungannya dengan Surya Paloh saat ini biasa saja. “Belum ada (rencana),” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, saat ini ada tiga menteri dari Partai Nasdem yang duduk di kursi kabinet, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Sebelumnya Jokowi mengaku tak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem dalam pertemuan bersama enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah pada Selasa (2/5/2023) malam.
Ia menjelaskan alasan Nasdem tak turut diundang dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri. Sementara pertemuan tersebut merupakan pertemuan gabungan partai politik yang ingin membangun kerja sama politik.
“Nasdem itu ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain,” ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Ia mengatakan, dalam pertemuan itu juga dibahas terkait strategi besar yang akan disiapkan bersama. Sehingga koalisi lain tidak bisa ikut diundang. “Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tahu strateginya. Kan mestinya ndak seperti itu,” tambah dia.
Jokowi menilai, dalam politik hal itu merupakan hal yang wajar dan biasa saja. Ia pun menegaskan bahwa dirinya bukan hanya sebagai seorang pejabat publik, namun juga pejabat politik. “Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Ya kan, saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Ya memang ini tugas, tugas seorang Presiden. Hanya memang kalau sudah ada ketetapan KPU saya itu… (angkat tangan),” jelas Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mengaku membahas terkait pembentukan koalisi besar. Jokowi mengatakan, pembahasan dengan enam ketum parpol kemarin utamanya membahas terkait politik negara ke depan dan juga tantangannya.
Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, dipercaya rakyat dan juga dunia internasional. “(Koalisi besar) Semua dibicarakan, tidak hanya itu saja. Utamanya yang berkaitan dengan politik negara ke depan akan seperti apa, tantangannya negara ini apa, dan itu dibutuhkan kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya internasional,” jelas Jokowi sebagaimana dilansir republika.co.id.(*/AN-01)
