Aksinews.id/Jakarta – Presiden ke-7 RI, Jokowi, menjadi finalis pemimpin dunia terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Rilis OCCRP ini memunculkan desakan terhadap KPK untuk segera memeriksa Jokowi dan keluarganya. Salah satunya, datang dari mantan Ketua KPK asal Makassar, Abraham Samad.
Menurut Abraham Samad, KPK harus menanggapi permintaan tersebut dengan segera. Sebab jika tidak, maka anggapan publik soal pimpinan KPK yang dipimpin Setyo Budiyanto adalah orang-orang Jokowi memang benar adanya.
“Harusnya KPK merespons dengan cepat, karena kalau KPK berdiam diri tidak bertindak, maka bisa masyarakat menganggap komisioner KPK yang baru ini memang orangnya Jokowi seperti dugaan yang selama ini beredar,” kata Abraham Samad, Rabu (1/1/2025).
Dalam rilis OCCRP, selain Jokowi, finalis pemimpin dunia terkorup lainnya adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi ini.
OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda, telah mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, 22 November 2024.
Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah Bashar Al Assad mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.
Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi.
“Yang dikorupsi apa. Ya dibuktikan, apa,” kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).
Kendati demikian, dia mengungkapkan banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas.
“Ya apa, apalagi? Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan,” kata Jokowi.
Disinggung soal kemungkinan ada muatan politis, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung dalam OCCRP. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menekankan, saat ini siapa pun bisa menggunakan kendaraan apa pun untuk menfitnah dirinya.
“Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com
Terkait desakan agar diperiksa KPK, Jokowi mengatakan bersedia memberikan keterangan kepada penegak hukum jika diperlukan. Termasuk merespons ancaman Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan punya dokumen skandal pejabat tinggi negara.
“Ya diberi keterangan (misal dipanggil aparat),” kata Jokowi di kediamannya, Jl Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).
Jokowi lebih lanjut mengomentari soal dokumen-dokumen yang disebut Hasto Kristiyanto dan PDIP akan menjadi alat perlawanan. Jokowi menuturkan, dirinya tidak mempermasalahkan apa yang menjadi keinginan Hasto dan PDIP. “Ya nggak apa-apa,” singkatnya.
Sebelumnya Connie Rahakundini Bakrie yang kini berada di Rusia mengungkapkan dititipi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sejumlah dokumen. Menurut Connie, dokumen-dokumen tersebut telah dicatatkan di notaris di Rusia.
Dalam keterangannya, Connie kemudian menuturkan jika dokumen-dokumen tersebut akan menjadi bom waktu.
Terpisah Politisi PDIP Guntur Romli membenarkan dokumen-dokumen milik Hasto tentang dugaan skandal pejabat negara sudah dibawa oleh Connie dan dicatatkan ke Notaris di Rusia. Selain itu, dari dokumen-dokumen tersebut mengungkap skandal-skandal politik, korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga kelemahan KPK.
“Ya semua bentuk dokumen, ada video, ada audio, ada teks ya, itu semua dokumen-dokumen yang kami anggap authentik, orisinil dan sangat kuat ya sebagai bukti nantinya,” kata Guntur. (*/AN-01)
