Aksinews.id/Larantuka – DPRD Flores Timur ternyata sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan RI di Jakarta terkait pemanfaatan dana klaim pelayanan Covid-19 tahun anggaran 2021, yang dicairkan April 2022 lalu. Ketua Komisi C DPRD Flores Timur, Ignas Uran hanya meminta masyarakat bersabar.
“Sabar ya… Nanti ada waktunya akan disampaikan,” ungkap Ignas Uran, singkat menjawab pertanyaan wartawan soal hasil konsultasi ke Kemenkes RI.
Ignas Uran tidak menyebut kapan DPRD dan Pemkab Flotim akan memberikan keterangan terkait dana sebesar Rp 14 miliar lebih yang ditransfer dari Kemenkes RI langsung ke rekening RSUD dr Hendrikus Fernandez Larantuka pada tanggal 27 April 2022 lalu. Begitu juga, soal apakah para nakes RSUD Larantuka punya bagian sebesar 40 prosen dari total dana tersebut.
Dalam hitungan para Nakes RSUD dr Hendrikus Fernandez Larantuka, Rp 5,6 miliar dari dana tersebut harus dibayarkan kepada mereka sebagai imbal jasa layanan pasien Covid-19 selama tahun 2021, kecuali untuk bulan Februari 2021. Sebab, klaim pada bulan Februari 2021 terlambat diajukan sehingga dinyatakan hangus dan tidak bisa direalisasikan. Tapi, 11 bulan lainnya, harusnya dibayar penuh.
Menariknya, Ignas Uran mengakui bahwa pihak DPRD Flores Timur sudah melakukan konsultasi ke Kemenkes RI sebelum para Nakes RSUD dr Hendrikus Fernandez Larantuka menggelar aksi 1000 lilin di pelataran rumah sakit, Kamis (3/11/2022) lalu.
Sejumlah kalangan menilai Pemkab maupun DPRD Flores Timur kesulitan memenuhi permintaan para Nakes RSUD dr Hendrikus Fernandez Larantuka mengingat APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sudah usai ditetapkan, dan sedang dilaksanakan. Dimana, tidak muncul nomenklatur jasa para Nakes terkait pelayanan pasien Covid-19. Disinyalir kucuran dana dari Kemenkes RI itu sudah ludes dibagi-bagi untuk membiayai berbagai program kegiatan, termasuk biaya perjalanan dinas pejabat daerah setempat.
Pihak RSUD dr Hendrikus Fernandez Larantuka sendiri sudah tidak mau berbicara soal masalah ini setelah menggelar aksi 1000 lilin. Mereka menanti penjelasan resmi hasil konsultasi Pemkab dan DPRD Flores Timur ke Kemenkes RI.
Direktur RSUD dr Hendrikus Fernandez Larantuka, dr. Sanny menyebut pihaknya masih menunggu hasil konsultasi DPRD dengan Kemenkes RI. Ya, “Masih menunggu hasil,” ujarnya, singkat.
Koordinator Aksi 1000 lilin, dr. Fitry juga menolak berkomentas soal jasa nakes yang belum terbayar sampai sekarang. Ia hanya bilang tidak akan mengeluarkan pernyataan di luar aksi 1000 lilin.
Ya, “Minta maaf sebelumnya. Kami tidak mengeluarkan pernyatàan di luar aksi kemarin,” tandas dokter Fitry, singkat.
Sejumlah pihak mendorong agar aparat penegak hukum (APH) di Flores Timur segera turun tangan mengurai kasus tidak dibayarkannya hak para Nakes atas dana klaim pelayanan pasien Covid-19 ini. Apalagi, dana ini ditransfer langsung dari Kemenkes RI ke rekening RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, bukan ke kas daerah. Siapa yang “memaksa” pihak RSUD mengalihkan dana tersebut ke kas daerah diharapkan bisa dibuka kepada public agar menjadi terang benderang kasus ini. (AN-02/AN-01)
