Aksinews.id/Lewoleba — Pemerintah Kabupaten Lembata kembali menunjukkan keseriusan dalam mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) . Melalui rapat besar yang digelar pada Senin, 24 November 2025 di Ruang Rapat Bupati, Pemkab Lembata memfokuskan evaluasi dan percepatan pembangunan SPPG di wilayah terpencil sebagai fondasi utama keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, S.P, didampingi oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Quintus Irenius Suciadi, S.H., M.Si., serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan SPPG 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Rapat Strategis: Memastikan MBG Berjalan Tanpa Hambatan
Bupati Kanisius Tuaq menegaskan bahwa pembangunan SPPG 3T adalah tulang punggung utama Program MBG. Karena itu, seluruh peserta diminta hadir secara langsung dan tidak diwakilkan.
“Program MBG tidak boleh terhenti. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan SPPG 3T. Semua harus hadir, menyampaikan progres, kendala, dan langkah perbaikan.” tegas Bupati.
Fokus utama rapat meliputi:
Evaluasi progres pembangunan SPPG, Inventarisasi kendala teknis di lapangan, Penyelarasan timeline pembangunan, Koordinasi antara investor, camat, dan kepala desa, Penyusunan langkah percepatan hingga peluncuran SPPG
Total 61 peserta hadir dalam rapat percepatan ini, terdiri dari berbagai unsur penting: Koordinator BGN Wilayah Lembata, Pimpinan OPD teknis (PUPR, Perkim, dan lainnya), Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sembilan camat dari seluruh wilayah Lembata, 22 investor SPPG 3T, 30 kepala desa dari berbagai desa terpencil.
Kehadiran lengkap ini menunjukkan bahwa pembangunan SPPG bukan hanya agenda pemerintah, tetapi gerakan besar lintas sektor.
Badan Gizi Nasional (BGN) RI telah menetapkan PT. Krakatau Sarana Properti sebagai investor pelaksana pembangunan SPPG 3T di Lembata, dengan 13 titik lokasi dapur MBG yang telah disetujui.
Arahan Tegas Bupati: Koordinasi Satu Komando
Dalam arahannya, Bupati Kanisius Tuaq menekankan pentingnya membangun sistem koordinasi yang terpusat dan disiplin.
“Koordinasi harus satu komando melalui Sekretariat di Bagian Kesra. Semua urusan teknis dan administratif dilaporkan ke sana. Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri.”
Ia juga menyoroti keluhan dari camat dan kepala desa, terutama terkait akses jalan, air bersih, serta kesiapan lahan.
Bupati mencontohkan, “Kalau desa tidak sanggup menarik air sampai lokasi dapur, kita bisa usulkan agar disiapkan oleh investor. Semua harus didiskusikan dan dikoordinasikan dengan baik.”
Penegasan Timeline: Peluncuran Dimulai Januari 2026
Salah satu poin penting rapat adalah pembahasan timeline pembangunan. Ada usulan kick-off mulai awal hingga pertengahan Januari 2026.
“Kita tidak boleh asal tetapkan tanggal. Koordinasi lapangan harus beres dulu. Setelah itu, baru kita putuskan kapan launching SPPG.”
Beliau juga menginstruksikan agar rapat evaluasi dilakukan setiap bulan untuk memastikan progres berjalan sesuai target.
Data Terintegrasi: Satu Pintu, Satu Laporan
Bupati kembali menegaskan pentingnya pelaporan data secara terkoordinasi: “Jika data sudah dikirimkan ke Ditjen, semua harus lapor ke sekretariat. Jangan ada laporan ganda atau data yang tidak sinkron. Ini penting untuk percepatan dan transparansi.”
Rapat ini menjadi momen penting bagi Pemkab Lembata dalam menyusun langkah besar pembangunan pangan berbasis desa. Melalui kerja kolaboratif antara pemerintah, investor, dan pemerintah desa, Kabupaten Lembata berharap menjadi contoh keberhasilan implementasi Program MBG di Indonesia Timur. (ProkompimPemKabLembata)
