Aksinews.id/Hadakewa – Berbagai upaya yang terkesan dipaksakan oleh sebuah konspirasi busuk untuk menukar nama sekolah SDK Nuba Lamatuka dengan SDK Lamatuka sejak tahun 2023 silam, masih juga belum berakhir. Selasa (27/1/2026), camat Lebatukan, Moses Museng menggelar rapat di kantornya bersama aparat desa Banitobo, Dewan Stasi Lebebelang (Besei), Dewan Stasi Hidalabi, Ketua Komite SDK Lamatuka dan SDK Nuba Lamatuka, serta tokoh masyarakat desa Banitobo.
“Kami sepertinya digiring ke kantor camat untuk menyetujui apa yang sepertinya sudah diskenariokan oleh orang-orang tertentu bersama pak camat untuk menyetujui pergantian atau pertukaran nama sekolah ini. Karena undangan yang kami terima tidak merinci secara jelas agenda rapatnya,” ungkap Ketua Komite SDK Nuba Lamatuka, Andreas Budi, seusai rapat di kantor Camat Lebatukan, Hadakewa, Selasa (27/1/2026).
Maklum saja, surat undangan Kepala Desa Banitobo nomor: Pem.140/DS.BT/06/1/2026 yang ditandatangani Kades Banitobo, Ignatius Koda hanya menyatakan “menindaklanjuti surat Camat Lebatukan nomor: Kec.Lbtk.140/15/I/2026, perihal Rapat Koordinasi Guna Membahas kelanjutan proses dan persiapan menjelang tatap muka bersama Bupati Lembata…”.
Ternyata, lanjut Andreas Budi yang lebih dikenal dengan nama Adi Lasar, Camat Lebatukan yang memimpin rapat menyampaikan adanya surat Keputusan Yang Mulia Uskup Larantuka, Mgr. Fransiskus Kopong Kung tentang perubahan atau pergantian nama sekolah. “Saya juga tidak memperoleh copyan Surat Keputusan dari Bapak Uskup itu. Kami hanya mendengar SK Uskup itu dibacakan dalam forum rapat,” ujar Adi Lasar, getir.
Dikatakan, Uskup menukar nama sekolah SDK Lamatuka dan SDK Nuba Lamatuka. Jadi, menurut surat Uskup yang dibacakan itu, SDK Nuba Lamatuka berada di Hidalabi dan SDK Lamatuka di Besei. “Ini sekolah (SDK Nuba Lamatuka), kami masyakarat Besei, Lebelang dan Benalar yang bangun dengan keringat kami sendiri. Tidak ada intervensi atau motivasi dari pihak manapun, termasuk pihak gereja, Yayasan Pendidikan ataupun Keuskupan Larantuka. Bahkan, keberadaan sekolah ini sempat tidak diakui oleh Yapenduklem. Kenapa pergantian nama ini tidak bicarakan dengan kami lebih dulu, dan apakah benar ada surat dari Bapak Uskup Larantuka?”, ujarnya, heran.
Menurut Adi, usul menegerikan SDK Nuba Lamatuka sebetulnya sudah direstui, namun belum diresmikan. “Sekarang muncul lagi pergantian nama, ini maksudnya apa? Jangan karena kami tidak punya pejabat di daerah ini, sehingga kami terus dibikin macam orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa,” tandasnya, kesal.
Menurut Adi, upaya untuk menegerikan SDK Lamatuka di Hidalabi memang mentok lantaran tidak disetujui Uskup Larantuka karena memiliki rekam sejarah yang sangat panjang. Sehingga yang disetujui untuk dinegerikan adalah SDK Nuba Lamatuka di Besei. “Proses penegerian sekolah itu sudah final. Dan, kami di Besei, sudah sangat siap jika SDK Nuba Lamatuka menjadi SDN Nuba Lamatuka. Semua dokumen yang dibutuhkan untuk proses ini sudah kami penuhi,” jelasnya.
Dia mengingatkan oknum-oknum yang mencoba menjungkirbalikkan fakta untuk berhenti merusak citra Lewotana. “Ingat bahwa Lewotana tidak buta. Kami memang orang kampung. Tapi kami tidak kampungan. Mohon agar Bapak Bupati Lembata dan Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka agar menertibkan oknum-oknum yang berlagak sok kuasa dan terus menipu masyarakat ini,” ujarnya, penuh harap.
Dikatakan bahwa seluruh biaya operasional SDK Nuba Lamatuka, termasuk gaji/honor guru swasta dibayar oleh masyarakat Besei, Lebelang dan Benalar secara bersama-sama. “Setiap tahun, masyarakat kumpul uang Rp 60 juta untuk mendukung pendidikan anak-anak di SDK Nuba Lamatuka. Mohon hargai kami yang sudah bersusah payah ini,” ungkap Adi Lasar.
Dia kembali menegaskan bahwa dirinya selaku ketua komite dan segenap warga Besei, Lebelang dan Benalar selaku pemilik sekolah SDK Nuba Lamatuka menolak pergantian nama sekolah. “Ini sudah berulang kali kami sampaikan bahwa kami siap menegerikan SDK Nuba Lamatuka, tapi tidak mengganti nama sekolah ini dengan nama yang pernah dibongkar paksa dan dibawa keluar dari Besei,” tandasnya.
Menurut Adi, di akhir rapat yang dipimpin Camat Lebatukan, Moses Museng juga dilakukan penandatanganan berita acara yang isinya antara lain menyetujui pergantian nama sekolah. Hanya saja, kata dia, dirinya bersama para tokoh masyakarat Besei, Lebelang dan Benalar menolak tanda tangan. “Ini persis sama dengan berita acara yang dihasilkan pada tanggal 28 Nobember 2022 lalu di ruang kadis pendidikan yang tidak melibatkan komite maupun masyarakat di Besei, Lebelang atau Benalar tapi dalam berita acara itu ada point untuk tukar nama, dan dalam rapat kemarin di kantor camat mereka sampaikan bahwa kami sudah diwakilkan kepala desa. Ini kan aneh,” tandasnya.
Dia berharap Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq bisa melakukan kunjungan ke Besei untuk melihat langsung apa yang terjadi di lapangan, sekaligus mendengar langsung dari masyarakat Besei, Lebelang dan Benalar mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ya, “Sebaiknya Bapak Bupati datang sendiri ke kampung dan lihat sendiri, sekaligus dengar sendiri dari masyakarat, sehingga tidak dibohongi staf,” harap Adi Lasar.(AN-01)
