Oleh: Jielqin Funai
Tinggal di Lembata
Tanggal 24 September 2025, pemerintah Indonesia dan Kanada secara resmi menandatangani Perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA di Ottawa, Kanada. Penandatanganan ini bukan sekadar kesepakatan biasa, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa Indonesia tengah mengambil langkah strategis dengan membuka jalur perdagangan lintas kawasan bersama negara-negara G7.
Kerja sama ini menegaskan ambisi Indonesia untuk menjadi jembatan ekonomi dalam rantai pasok global. Artikel ini akan membahas bagaimana ICA-CEPA menjadi instrumen bagi “Kekuatan Menengah” (Middle Power) Indonesia di tengah tatanan geopolitik yang kian dinamis.
Menurut data Trading Economics, ekspor Indonesia ke Kanada mengalami peningkatan dari 1,3 miliar USD menjadi 1,43 miliar USD. Per Juli 2025, OEC World Trade mencatat kenaikan sebesar 9,36%. Angka ini mengindikasikan bahwa cakupan sektor yang terlibat sangatlah signifikan.
Terlebih lagi, perjanjian ini disertai dengan penghapusan atau pengurangan tarif pada ribuan produk yang sebelumnya dikenakan biaya masuk. Negara-negara kekuatan menengah tidak hanya berupaya mempertahankan tatanan internasional yang ada, tetapi juga mereposisi diri di dalamnya melalui pencarian status dan kerja sama strategis. Kesepakatan ini bukan sekadar dokumen ekonomi, melainkan simbol identitas dan sebuah strategi berisiko tinggi.
Menavigasi Ketidakpastian Global
Perubahan tatanan geopolitik yang terlihat dari Indeks Ketidakpastian Global oleh IMF, tercermin dari (World Trade Outlook Indicator) dari WTO yang menunjukkan rendahnya tingkat ekspansi perdagangan di angka sekitar 1,7%.
Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah rivalitas antara AS dan Tiongkok yang menciptakan ketidakpastian pasca-perang dagang di antara keduanya.
Di tengah turbulensi ini berbeda dengan perjanjian yang didasarkan pada hubungan bilateral lama seperti FTA Korea-AS, maupun manuver seperti parade militer Korea yang dihadiri pemimpin Rusia dan Tiongkok untuk menegaskan posisi mereka Indonesia, sebagai “Primus Inter Pares” (yang utama di antara yang sederajat) di ASEAN, memiliki ambisi untuk memposisikan dirinya sebagai kekuatan menengah yang mampu menjadi “pembangun jembatan” (bridge-builder) bagi kepentingan global.
Pembentukan Identitas Middle Power Indonesia
Kekuatan menengah (middle power) adalah negara yang memiliki ambisi dan menyadari dirinya dalam kerangka tersebut, serta identitasnya divalidasi oleh negara lain. Ketidakpastian global secara signifikan memengaruhi operasi sebuah negara. Kemampuan ekonomi, posisi geografis, dan peran aktif Indonesia dalam urusan regional maupun global menjadikannya sebuah kekuatan menengah. Melalui pendekatan pembentukan identitas ini, posisi Indonesia sebagai Middle Power terbentuk melalui proses yang panjang dan bertahap.
Fase inisiasi (1955–1990-an) terlihat pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang meletakkan dasar bagi kebijakan luar negeri bebas aktif, di mana Indonesia memposisikan diri sebagai suara negara-negara selatan yang mencari kebebasan dari blok Barat dan Timur.
Memasuki fase konsolidasi (1990-an–2007), Indonesia menghadapi ujian besar dalam diplomasi akibat krisis ekonomi Asia. Hal ini mendorong pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan komunitas internasional sekaligus memperkuat posisinya di ASEAN sebagai pusat stabilitas regional.
Pada fase booming (2008–sekarang), Indonesia semakin aktif dalam forum global seperti G20, serta dalam isu-isu perubahan iklim, yang menegaskan ambisinya untuk bertindak sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang. Dalam konteks ini, ICA-CEPA bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari strategi matang yang menempatkan diplomasi ekonomi sebagai instrumen untuk membentuk identitas nasional di panggung global. Namun, menjadi Middle Power bukan tanpa risiko. Semakin kuat posisi Indonesia di panggung internasional, semakin besar pula tekanan untuk tetap konsisten dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola ekonomi yang transparan. Identitas baru ini menuntut keseimbangan antara ambisi global dan kebutuhan domestik negara.
Jembatan Diplomasi Ekonomi
ICA-CEPA menarik untuk dicermati karena fokus kerjasamanya pada sektor energi dan sumber daya alam. Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi menuju energi hijau, sementara Kanada dikenal dengan keunggulannya di sektor energi bersih dan teknologi rendah karbon. Kombinasi ini memberikan peluang signifikan bagi Indonesia untuk mengeksplorasi pengembangan sumber daya alam sebagai sumber energi terbarukan. Kerja sama ini membuka akses pengetahuan dan modal bagi kedua belah pihak.
Namun, keterlibatan Indonesia dalam perjanjian ini juga menempatkannya pada posisi yang rentan terkait konflik global. Strategi ICA-CEPA harus diimplementasikan tidak hanya sebagai agenda perdagangan, tetapi juga sebagai bagian dari visi jangka panjang dan kebijakan untuk memperkuat daya saing industri nasional. Mengingat posisi geografisnya yang strategis di antara dua samudra dan benua, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat utama ekonomi hijau di Asia.
Investasi dan Kedaulatan
Menurut Badan Energi Internasional (IEA), permintaan mineral untuk teknologi energi bersih diproyeksikan meningkat hampir empat kali lipat pada tahun 2040. Sebagai respons, Kanada menerbitkan Strategi Mineral Kritis (Critical Mineral Strategy). Kanada berfokus pada teknologi bersih, kendaraan listrik (EV), baterai, energi terbarukan, dan pertambangan berkelanjutan.
Dengan ICA-CEPA, Kanada dapat mengakses sumber daya Indonesia seperti nikel, kobalt, dan bauksit, sementara Indonesia dapat mengakses teknologi pemrosesan energi hijau dan investasi Kanada. IEA memperkirakan potensi investasi energi terbarukan di Indonesia akan mencapai 20 miliar USD. Jika dimanfaatkan secara strategis, Indonesia dapat memperluas ekspor bernilai tambah dan memperkuat sektor manufakturnya. Namun, ICA-CEPA bukan tanpa tantangan
Bab 13 perjanjian ini menyediakan mekanisme Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (Investor-State Dispute Settlement atau ISDS), yang memberikan hak kepada investor asing untuk menuntut negara jika mereka merasa dirugikan oleh kebijakan nasional. Per 31 Desember 2024, menurut data resmi UNCTAD, total kasus arbitrase yang tercatat mencapai 1.401 kasus. Mekanisme ini berpotensi membatasi implementasi kebijakan strategis, seperti pemrosesan mineral dalam negeri (hilirisasi), subsidi industri, dan perlindungan lingkungan. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, mekanisme ISDS dapat mereduksi kedaulatan ekonomi Indonesia dalam mengambil keputusan kebijakan nasional yang penting. Hal ini dapat memicu ketidakpastian regulasi, di mana pemerintah mungkin ragu untuk mengeluarkan peraturan baru karena kekhawatiran akan gugatan arbitrase internasional yang membutuhkan proses penyelesaian yang mahal dan rumit.
Kesimpulan
ICA-CEPA menandai babak baru dalam diplomasi ekonomi Indonesia. Perjanjian ini menunjukkan bahwa strategi Middle Power bukan sekadar retorika, melainkan termanifestasi dalam tindakan nyata yang menghubungkan kepentingan nasional dengan sistem global.
Namun, mengambil langkah besar seperti ini melibatkan risiko yang signifikan. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, investasi yang salah arah dan mekanisme liberalisasi dapat mempersempit ruang kebijakan nasional. Keseimbangan antara kedaulatan ekonomi dan investasi menjadi tantangan utama bagi negara berkembang. Strategi ini memunculkan pertanyaan sederhana namun mendasar: Dapatkah Indonesia menggunakan perjanjian ini untuk memperkuat posisinya sebagai negara berdaulat di bawah pengaruh status kekuatan menengahnya? Jawaban atas pertanyaan ini adalah penentu utama arah kebijakan dan peran strategis Indonesia dalam dinamika tatanan global yang terus berubah. (*)
