Aksinews.id/Jakarta – Pemerintah Kabupaten Lembata secara resmi menyerahkan lahan seluas 9 (sembilan) hektare (Ha) kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Lembata. Penyerahan lahan tersebut dilaksanakan di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, 15 Desember 2025 lalu, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Penyerahan lahan dilakukan dalam bentuk dokumen proposal beserta lampiran pendukung, sesuai dengan arahan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, sebagai tindak lanjut percepatan pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disepakati, proses pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lembata akan mulai berproses pada awal tahun 2026.
Dalam kegiatan penyerahan tersebut, Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq didampingi oleh Inspektur Kabupaten Lembata, Patris Udjan, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Wenseslaus Ose. Kehadiran jajaran pemerintah daerah ini menegaskan keseriusan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Lembata, baik dari sisi administratif, pengawasan maupun dukungan sektor pendidikan.
Dengan penyerahan lahan dan dokumen pendukung tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Lembata telah dipastikan dan siap dilaksanakan, baik dari sisi kesiapan lahan maupun dukungan penuh pemerintah daerah.
Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan hasil dari kerja yang dilakukan secara terencana, tenang, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Pemerintah Kabupaten Lembata bekerja dengan proses yang matang dan terukur. Hari ini kami buktikan bahwa setiap langkah yang diambil bukan sekadar perjalanan dinas, tetapi menghasilkan kepastian pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat,” tegas Bupati Kanis Tuaq.
Menurut Kanis Tuaq, kehadiran Sekolah Rakyat di Lembata akan menjadi tonggak penting peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Lembata menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Suku Wolor, yang dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab sosial telah menyerahkan lahan untuk kepentingan pendidikan dan masa depan generasi Lembata. Kontribusi ini mencerminkan nilai luhur gotong royong dan kepedulian masyarakat adat terhadap pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Lembata juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, khususnya kepada Wakil Menteri Sosial, atas dukungan dan komitmen nyata dalam menghadirkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lembata. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat diyakini menjadi kunci keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat ini. Dalam arahan singkat Wamensos bahwa anggaran yg di kucurkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di lembata kurang lebih 200 Miliard. Hasil evaluasi di kemensos bahwa sampai dg akhir tahun ini, baru dua kabupaten yang final untuk Pembangunan Sekolah Rakyat di NTT yakni, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Lembata.
Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung seluruh tahapan pembangunan agar Sekolah Rakyat dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ProkompimPemKabLembata)
