Aksinews.id/Jakarta – Ini warning dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) terhadap pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka terkait kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan secara sporadis. Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Askar mengatakan, pemangkasan anggaran dilakukan tanpa memikirkan dampaknya.
Media menerangkan, sebenarnya langkah efisiensi cukup positif, asalkan ditujukan untuk memperbaiki ruang fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas fungsi perlindungan sosial. Namun, jika pemangkasan hanya difokuskan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), hal itu justru akan menjadi krisis fiskal baru.
Ia menyebut, sebagian anggaran dipotong tanpa pertimbangan teknokratik yang matang. Pemotongan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), misalnya. Menurutnya, hal itu justru malah bisa menghambat program swasembada pangan, karena berpotensi mengganggu utilisasi operasional BMKG dalam menganalisis kebencanaan, perubahan cuaca, dan dampak perubahan iklim.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan agar pemotongan anggaran dilakukan dengan hati-hati, serta pengalokasiannya dapat digeser pada program perlindungan sosial yang jauh lebih tepat sasaran,” kata Media dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Program yang ia maksud seperti penambahan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi pupuk, subsidi perumahan dan transportasi, beasiswa pendidikan, pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen, serta perbaikan kualitas kesehatan.
“MBG (Makan Bergizi Gratis) yang tidak tepat sasaran, selain berpotensi bocor karena dananya dinikmati oleh vendor-vendor swasta besar, juga berpotensi dinikmati oleh anak-anak orang kaya. Ini tidak adil secara fiskal,” ujarnya.
Peneliti CELIOS Bakhrul Fikri menambahkan, pemangkasan anggaran perlu dikaji lebih dalam. Jika pemangkasan anggaran justru menimbulkan efek samping negatif bagi layanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, jembatan, puskesmas hingga sekolah, hal ini justru akan menjadi windows of disaster bagi perekonomian, kualitas pendidikan, dan kesehatan masyarakat baik di skala daerah maupun nasional.
Pada kesempatan yang sama, peneliti CELIOS Galau D Muhammad menegaskan, pemangkasan anggaran era Prabowo jelas berbeda dengan automatic adjustment (penyesuaian otomatis, red) di masa Covid-19.
Saat itu, kata dia, pemerintah masih memberi keleluasaan kementerian/lembaga untuk menentukan prioritas belanja dan sifatnya hanya pemblokiran sementara. Sedangkan saat ini, anggaran langsung hilang dan digeser.
“Muncul pertanyaan juga mengapa pemangkasan anggaran yang terjadi masih belum menyentuh kementerian dan lembaga yang sebenarnya banyak disorot kinerjanya di publik, seperti Kepolisian, Kemenhan, DPR/MPR, serta program-program problematik seperti food estate dan IKN,” tutur Galau, sebagaimana dikutip dari kompas.tv.
Dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan transparan, kebijakan fiskal Indonesia dinilai dapat lebih berkeadilan dan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan perekonomian nasional dan daerah.
Rekonstruksi Lagi Efisiensi Anggaran
Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Hekal membenarkan adanya penundaan pembahasan efisiensi anggaran pekan ini. Hekal mengatakan penundaan dilakukan setelah ada arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan rekonstruksi kembali terkait efisiensi anggaran.
Perwakilan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengatakan, kepala negara meminta Kementerian Keuangan menyusun kembali anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang akan dihemat. Alasannya, kata Hekal, karena Presiden menyikapi dinamika yang terjadi setelah instruksi penghematkan anggaran dikeluarkan pada 22 Januari lalu.
“Bahwa (ada) banyak kekhawatiran tentang program tidak bisa terlaksana ataupun kegiatan rencana-rencana kementerian sebagian mungkin bisa tidak terwujud, sehingga Presiden memberikan arahan kepada Kementerian Keuangan untuk merekonstruksi lagi efisiensi ini,” ujar Hekal, sebagaimana dilansir tempo.co di Gedung DPR, Senin, 10 Februari 2025.
Permintaan tersebut telah disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Surat yang diterbitkan pada 7 Februari 2025 itu meminta pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII DPR menunda pembahasan efisiensi pekan ini. Kementerian dan lembaga awalnya hanya punya waktu membahas efisiensi anggaran minggu ini, sebelum dikumpulkan ke Kementerian Keuangan pada 14 Februari 2025.
Dengan adanya penundaan, tenggat waktu pengumpulan pembahasan anggaran juga mundur. Hekal mengatakan dia telah berkomunikasi dengan Dasco. Presiden disebut meminta penyisiran kembali anggaran oleh Kemenkeu dilakukan dalam beberapa hari. “Rekonstruksi ini kelihatannya butuh waktu beberapa hari, tapi sepertinya enggak lama, mungkin 3-4 hari saja,” ucapnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 untuk merespons instruksi efisiensi anggaran yang dikeluarkan Prabowo. Dalam surat tersebut, kementerian dan lembaga diminta melakukan peninjauan dan identifikasi rencana efisiensi belanja. Hasil identifikasi dibahas dengan mitra komisi di DPR.
Usulan efisiensi yang telah disetujui bersama DPR disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat tanggal 14 Februari 2025. Jika tidak, maka anggaran kementerian dan lembaga akan dicantumkan secara mandiri oleh Kementerian Keuangan dalam halaman IV A Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau halaman yang memuat mengenai blokir anggaran. (*/AN-01)
