Aksinews.id/Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA) menyampaikan sejumlah agenda strategis terkait perlindungan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.
Salah satunya adalah mendorong penguatan pemahaman tentang Migrasi Aman kepada para PMI melalui sosialisasi GEMA HATI MIA (Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman).
Selain itu, pendampingan peningkatan keterampilan PMI melalui Balai Latihan Kerja Luar Negeri Pekerja Migran Indonesia (BLK LN PMI) dan Migrasi Aman melalui Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA PMI).
Selanjutnya terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri yang berhadapan dengan Hukum dan HAM.
Hal disampaikan DPP PATRIA yang dipimpin Ketua Umum Agustinus Tamo Mbapa yang akrab disapa Gustaf saat beraudiensi dengan Wakil Menteri PPMI, Christina Aryani diwakili Plt Dirjen Penempatan, Mocharom Ashadi dan Direktur Penempatan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan, Dr. Yayan Hemuyadin di Kantor Kementerian PPMI, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Selain Gustaf, hadir juga dari jajaran DPP PATRIA yaitu Gabriel Goa, David Tamara, Friederich Batari dan Simon Resi (PATRIA Jakarta) serta Capt. Edward Argus Semara (Asosiasi Pekerja Migran Indonesia).
Gustaf berterima kasih kepada Kementerian PPMI yang responsif sehingga dapat beraudiensi dengan DPP PATRAI.
Menurut Gustaf, DPP PATRIA yang menghimpun para alumnus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) siap bersinergi untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja Migran Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Gabriel Goa juga menekankan pentingnya Sosialisasi Pencegahan Human Trafficking dan Migrasi Aman di sejumlah daerah antara lain Sumatera Utara (kantong nomor 1 (satu) Human Trafficking modus operandi online scam).
Kemudian, Kalimantan Barat (kantong human trafficking nomor 2 (dua) online scam dan nomor 1 (satu) pengantin pesanan.
Selanjutnya, Sulawesi Utara (kantong human trafficking nomor 3 (tiga) online scam dan nomor 1 (satu) human trafficking untuk tujuan eksplotasi seksual.
“Selain itu, Nusa Tenggara Timur (kantong human trafficking nomor 1 (satu) PRT dan Buruh Sawit ke Negeri Jiran,” ujar Gabriel Goa.
Pendampingan Pekerja Migran
DPP PATRAI juga mendorong penambahan atau peningkatan keterampilan kerja Pekerja Migran Indonesia lewat Balai Latihan Kerja dan lain-lainnya agar mereka berangkat benar-benar sebagai Pekerja Migran Indonesia yang Terampil dan Ahli serta Migrasi Aman Melalui LTSA.
Pemberian pengetahuan keuangan yang cukup sehingga hasil kerja di negeri lain benar meningkatkan taraf hidup keluarganya (budaya menabung untuk investasi Purna PMI). Pendampingan Advokasi bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri yang menjadi Korban Pelanggaran Hukum dan HAM.
Selain itu, Pendampingan Korban Human Trafficking misalnya korban Mariance Kabu asal NTT yang sedang mengais Keadilan di Negeri Jiran dan kerja sama stakeholder terkait untuk pemulangan para korban Pekerja Migran Indonesia dari Luar Negeri.
“Jadi, perlu koordinasi dan kerja sama dengan Direktorat Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI serta Kementerian Sosial,” ujar Gabriel Goa.
Ke depan, kata dia, perlu berkolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian terkait lainnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kantong Pekerja Migran Indonesia.
Dalam kesempatan itu, DPP PATRIA juga menyebutkan Indonesia menjadi wilayah asal perdagangan orang dan wilayah tujuan perdagangan orang.
“Daerah asal dan daerah tujuan perdagangan orang ada di 34 provinsi di Indonesia. Ada sekitar 6-8 juta WNI yang bekerja di luar negeri, sebagian besar perempuan, tidak memiliki dokumen atau telah melebihi izin tinggal. Korban perdagangan seks anak mencapai 30 persen, dari perkiraan 8 juta yang illegal,” ujar Gabriel.
Dia menyebutkan Pekerja rumah tangga banyak di negara-negara Timur Tengah. Korban perdagangan seksual perempuan dewasa dan remaja asal Indonesia banyak terdapat di Malaysia, Taiwan dan Timur Tengah.
“Banyak ABK asal Indonesia yang dijadikan pekerja paksa di Kapal nelayan berbendera China, Korea Selatan, Vanuatu, Taiwan, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Mauritius dan India,” ujar Gabriel Goa.
Menanggapi usulan program DPP PATRIA, Mocharom Ashadi menyambut baik usulan DPP PATRAI.
Dia menyebutkan DPP PATRIA menyampaikan beberapa program terkait perlindungan pekerja migran khususnya pekerja domestik.
Selain itu, kata dia, DPP PATRIA mendorong peningkatan kompetensi bahasa dan keterampilan agar pekerja migran dapat bekerja dengan aman dan baik di negara penempatan. Mocharom Ashadi menyebutkan DPP PATRIA juga mendorong pelayanan satu atap bagi para pencari kerja sehingga pelayanan dapat terlayani dengan aman dan cepat. (*/AN-01)
