Aksinews.id/Jakarta – Badan nirlaba, Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ternyata sama sekali tidak punya bukti keterlibatan Presiden ke-71 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus korupsi selama 10 tahun kepemimpinannya. Namun OCCRP sudah mengumumkan nama Jokowi dalam finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.
Lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda itu mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat (22/11/2024). OCCRP kemudian menetapkan mantan Presiden Suriah Bashar Al Assad sebagai tokoh
OCCRP tak memiliki kendali atas nominasi terkorup 2024 dalam laporan “Corrupt Person of the Year 2024” yang rilis Selasa (31/12/2024).
Daftar finalis tokoh terkorup 2024 lainnya, yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
Lantas, bagaimana klarifikasi OCCRP tentang Jokowi jadi tokoh terkorup 2024?
Tak memiliki kendali atas nominasi
OCCRP menjelaskan, penghargaan ini diputuskan oleh panel juri yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis, seperti yang telah mereka lakukan selama 13 tahun ini.
Menurut mereka, para juri mempunyai pengalaman luas dalam menyelidiki kasus korupsi dan kriminal.
“Kami membuka pendaftaran nominasi secara umum dan menerima lebih dari 55.000 nominasi, termasuk beberapa tokoh politik yang paling terkenal dan juga individu-individu yang kurang dikenal,” kata OCCRP dalam laman resminya.
OCCRP mengaku tidak memiliki kendali atas tokoh yang dinominasikan, karena datang dari masyarakat di seluruh dunia.
Tak terkecuali munculnya nama Jokowi dalam nominasi Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.
Mereka yang masuk dalam nominasi “finalis”, mendapatkan suara secara daring terbanyak. OCCRP mengeklaim memiliki dasar untuk memasukkan sejumlah tokoh tersebut.
Tak memiliki bukti Jokowi terlibat dalam korupsi
Lembaga ini juga mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti atas keterlibatan Jokowi dalam tindakan korupsi.
“OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa kepresidenannya,” ungkapnya.
Namun, menurut mereka, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan, pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan lembaga antikorupsi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka juga menilai, Jokowi juga menerima kritik secara luas karena melemahkan lembaga-lembaga pemilihan umum dan peradilan di Indonesia demi kepentingan ambisi politik putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden baru.
“Para juri menghargai nominasi warga, namun dalam beberapa kasus, tidak ada bukti langsung yang cukup mengenai korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang telah berlangsung lama,” jelasnya.
“Namun, jelas ada persepsi yang kuat di kalangan masyarakat tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dicalonkan bahwa masyarakat mengawasi dan peduli. Kami juga akan terus mengawasi,” sambungnya.
Proses keputusan akhir penghargaan
OCCRP menuturkan, keputusan akhir untuk penghargaan Person of the Year juga dibuat oleh para juri.
Untuk tahun 2024, penghargaan tersebut diberikan kepada Bashar al-Assad yang justru tidak termasuk di antara finalis.
Menurut mereka, Assad memiliki peran dalam upaya destabilisasi Suriah melalui jaringan kriminal yang terang-terangan, pelanggaran hak asasi manusia secara signifikan, termasuk pembunuhan massal dan tindakan korupsi.
Berikutnya, proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif dari jaringan mereka.
Sorotan OCCRP dalam kasus korupsi
OCCRP mengungkapkan, penghargaan ini menyoroti sistem atau aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi.
Selain itu, penghargaan juga berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan yang terus menerus dalam mengungkap ketidakadilan.
Mereka mengingatkan, penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh pihak atau individu yang ingin memajukan agenda atau gagasan politik mereka.
Namun, OCCRP menegaskan, tujuan dari penghargaan ini adalah memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi agar sepenuhnya berhenti.
Mereka mengaku akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, sehingga dapat memastikan transparansi dan inklusivitas.
“Selain itu, pelaporan kami akan tetap fokus pada dampak dari para nominasi dan pihak-pihak lain yang melanggengkan kejahatan dan korupsi, dengan menyoroti peran mereka dalam merongrong demokrasi di seluruh dunia,” ungkap OCCRP.
OCCRP menilai, penghargaan tahun ini telah memicu keterlibatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Hal tersebut mencerminkan minat publik yang semakin besar terhadap korupsi dan konsekuensinya secara luas.
“Seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap demokrasi, transparansi, dan kebebasan pers, OCCRP tetap berkomitmen untuk menyampaikan berita yang beresonansi dengan khalayak dan memberikan wawasan kritis tentang kekuatan yang membentuk negara,” pungkasnya, sebagaimana dilansir kompas.com. (*/AN-01)
