Aksinews.id/Jakarta — Ini sudah tidak main-main. PDI Perjuangan benar-benar serius menyikapi rumor kalau Kongresnya tahun depan akan diawut-awut kelompok yang dipecat dari partai banteng moncong putih ini. Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri menginstruksikan para kadernya untuk siaga satu.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyampaikan upaya tersebut teramati saat muncul baliho dan spanduk berisi serangan kepada PDIP dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di Jakarta. Atas kejadian itu, seluruh jajaran di internal PDIP pun saat dalam kondisi siaga 1.
Ya, “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya ‘mengawut-awut’ PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (19/12/2024) malam.
Ronny menyebut baliho, spanduk serta serangan terhadap Ketua Umum Megawati membuat kader PDIP marah. DPP PDIP sempat memperlihatkan cuplikan video dari sejumlah jajaran pengurus DPC, DPD Partai yang menyatakan solid dan siap melawan pihak-pihak yang mencoba menyerang Megawati dan partai berlambang banteng moncong putih ini. “(Serangan ini) memicu kemarahan anggota dan kader Partai seluruh Indonesia,” ujar Ronny.
Ronny menegaskan PDIP merupakan partai politik yang sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025.
“Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” ujar Ronny.
Jika perpanjangan masa kepengurusan DPP PDIP telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai, maka perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas V PDI Perjuangan Tahun 2024.
Asal tahu saja, PDIP baru saja bikin keputusan tegas terhadap Joko Widodo (Jokowi), Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Sumut terpilih Bobby Nasution. Ketiga orang penting di republik ini dipecat PDIP karena pelanggaran berat. Tentu itu sangat memalukan buat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution.
Entah ada kaitan atau tidak, kini beredar spanduk hujatan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Spanduk tersebut muncul di dinding pinggir Tol Bogor Outing Ring Road (BORR), Rabu (18/12/2024). Spanduk berwarna dasar hitam berukuran sekitar 3×3 meter itu bertuliskan ‘Megawati Ketum Ilegal’.
Tampak wajah Megawati menunjukkan raut muka sedih di spanduk tersebut.
Selain itu, terdapat sejumlah kalimat negatif lain yang menyinggung legalitas kepemimpinan Megawati sebagai ketua umum PDIP.
Ketua DPC PDIP Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata membenarkan adanya spanduk tersebut.
Dadang menyebut, spanduk itu dipasang oleh orang tidak bertanggung jawab. “Sepertinya dipasang malam-malam, lalu menghilang. Pemasangan secara ilegal bukan resmi. Itu usaha yang dilakukan orang pengecut yang berniat mengganggu kongres partai 2025 dan mengadu domba internal sepertinya,” ungkap Dadang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/12/2024).
Begitu mengetahui spanduk tersebut, kata Dadang, pihaknya langsung melakukan pencopotan. “Kami, DPC PDIP Kota Bogor langsung menyikapi dengan mencabut spanduk tersebut,” ucapnya.
Dadang menegaskan, seluruh pengurus dan kader PDIP Kota Bogor tetap solid dan tidak terpengaruh oleh provokasi yang bertujuan memecah belah partai. “Seluruh pengurus partai dan kader PDI-Perjuangan Kota Bogor menolak provokasi yang berniat mengadu domba dan merusak PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan Kota Bogor tetap solid dan fatsun kepada Ketua Umum PDI-Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Merdeka!” tegas dia.
Sebelumnya, Megawati menandatangani langsung surat pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan calon gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sebagai anggota PDIP.
Hal itu diungkapkan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun saat membacakan surat pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya, Senin (16/12/2024).
“Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani,” ujar Komarudin. Adapun surat pemecatan Jokowi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDIP. (*/AN-01)
