Aksinews.id/Jakarta – Mahalnya biaya Pilkada langsung, baik pemilihan Bupati – Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota maupun Gubernur-Wakil Gubernur menjadi alasan munculnya wacana soal pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini. Tidak tanggung-tanggung, wacana ini dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Alasannya, ya itu tadi, biaya untuk menggelar pilkada langsung sangat mahal.
Prabowo mulanya menyatakan tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai perbaikan sistem demokrasi. Dia menyoroti mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pilkada.
“Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dalam Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, pada Kamis, 12 Desember 2024.
Prabowo pun mengusulkan pesta demokrasi untuk memilih DPRD saja. Setelah itu, DPRDlah yang akan memilih gubernur hingga bupati/walikota. Menurut dia, sistem itu lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.
Prabowo menyatakan, opsi itu bisa dilakukan untuk menekan besarnya anggaran untuk menggelar pilkada. Anggaran sebesar itu, kata Prabowo, lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat. “Efisien enggak keluar duit? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, bisa perbaiki irigasi,” kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyinggung besarnya anggaran politik yang harus dikeluarkan oleh peserta pilkada. Mengingat hal itu, Prabowo menyarankan sistem perlu dievaluasi secara bersama-sama.
Fraksi-fraksi di DPR pun merespons usulan Prabowo tersebut. Lantas, bagaimana respons fraksi di DPR, yang mayoritas merupakan partai koalisi?
Fraksi PDIP
Legislator PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyebut partainya masih akan menunggu draf revisi yang diusulkan oleh pemerintah. “Nanti kita lihat dulu draf revisi yang diusulkan. Saya belum bisa komentar, karena belum tahu usulan konkretnya seperti apa,” kata anggota Komisi II itu seperti dilansir tempo.co, Jumat, 13 Desember 2024.
Dia menjelaskan, komposisi partai koalisi di DPR sebesar 84 persen. Oleh karena itu, menurut dia, seluruh kebijakan politik dan legislasi yang diinginkan di atas kertas pasti bisa gol.
“Apapun kebijakan politik dan legislasi yang diinginkan di atas kertas, pasti bisa direalisasikan. Masalahnya, apakah ini wacana saja atau sesuatu yang memang serius mau dilakukan, mari kita lihat nanti,” ujar dia.
Dia tak menampik bahwa ongkos untuk menggelar pilkada langsung memang mahal. Hal itu, kata dia, adalah suatu fakta dan tentu perlu dievaluasi secara mendasar dan menyeluruh.
Namun, dia mempertanyakan apakah memang jalan keluarnya adalah dengan menghapus pilkada langsung. “Apakah jawabannya dengan mengembalikan kewenangan ke DPRD, itu harus dikaji secara mendalam. Sistem apapun, tidak akan pernah sempurna secara substansial,” kata Deddy.
Fraksi Golkar
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan pidato Bahlil disambut baik oleh Prabowo. Maksud dia adalah usulan Bahlil yang menginginkan sistem pemilihan dirumuskan kembali agar bisa menjadi lebih baik. “Karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, pilkada ini sangat mahal,” kata Sarmuji usai acara HUT Golkar, seperti dikutip dari Antara.
Ketua Fraksi Golkar DPR ini mengatakan partai beringin akan mengkaji secara teliti mengenai sistem politik, baik untuk pemilu maupun pilkada. Dia berharap ada formula terbaik yang untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang lebih baik.
Anggota Komisi II DPR fraksi Golkar, Ahmad Irawan, berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD cukup diberlakukan untuk tingkat gubernur saja. Sementara untuk pilkada tingkat bupati atau wali kota tetap dipilih secara langsung.
“Pertimbanganya karena kekuasaan dan wewenang gubernur hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi untuk bupati/wali kota lebih bagus untuk tetap langsung,” kata Irawan melalui keterangan tertulis, pada Ahad, 15 Desember 2024.
Fraksi Demokrat
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky mengatakan wacana itu akan dibahas oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. “Nanti dibicarakan ketua umum ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai,” kata Teuku usai menghadiri Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar.
Dede Yusuf, sebagai legislator Demokrat yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR mengatakan, semua pihak harus berpikir agar pilkada atau pilpres 2029 tidak menyebabkan biaya tinggi dan didominasi oleh politik uang. Namun, dia mengakui ada kekhawatiran pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan rentan politik transaksional.
“Memang harus dicari solusi terbaik cara untuk menghindarinya,” ujar Dede saat dihubungi Tempo, pada Sabtu, 14 Desember 2024.
Fraksi NasDem
Legislator NasDem yang mengetuai Komisi II DPR, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan usulan Prabowo menjadi bahan pertimbangan bagi komisinya untuk merevisi UU politik melalui metode omnibus law.
“Bagi Komisi II DPR RI, hal ini menjadi penting sebagai salah satu bahan untuk kami melakukan revisi terhadap omnibus law politik, yang di dalamnya salah satunya adalah bab pilkada,” katanya kepada Tempo pada Jumat, 13 Desember 2024.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid juga menegaskan bahwa partainya mendukung penuh usulan Prabowo itu. Dia menyebut, sudah saatnya sistem politik Indonesia yang berbiaya tinggi diperbaiki.
Jazilul mengatakan, usulan Prabowo itu sejalan dengan sikap Fraksi PKB selama ini yang juga mengusulkan perbaikan sistem politik. “Kami sudah berkali-kali menyampaikan pentingnya perbaikan sistem politik,” kata dia melalui keterangan tertulis pada Jumat, 13 Desember 2024.
PKB, kata dia, selama ini mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, bukan dipilih langsung oleh rakyat. “Selama ini, gubernur hanya menjalankan fungsi koordinasi. Jadi, gubernur bisa dipilih DPRD. Selain pemilihan gubernur itu berbiaya tinggi, sejatinya otonomi daerah itu ada di kabupaten/kota.”
Menurut dia, perbaikan sistem politik itu bisa dilakukan melalui revisi paket Undang-Undang Politik yang menggabungkan sejumlah undang-undang. Misalnya seperti UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU lainnya.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Legislator PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi usulan Prabowo agar pilkada kembali ke DPRD masing-masing. Dia menyebut, pemikiran serupa sudah lama dibahas di internal PAN.
“Kalau presiden yang memulai mengangkat wacana ini, kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh partai politik yang ada,” kata Saleh di Jakarta, pada Jumat, 13 Desember 2024, seperti dikutip Antara.
Menurut dia, PAN secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana, apalagi sudah pernah diterapkan. Hasilnya, kata dia, tak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini.
“Karena ini dari presiden, paling tidak persetujuan akan perubahan itu telah didapat 50 persen. Tinggal menunggu persetujuan partai-partai di DPR. Itu juga mungkin tidak sulit, sebab hampir semua parpol ada bersama koalisi pemerintah,” kata dia.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan setuju dengan usulan Prabowo itu. Evaluasi ini, kata dia, merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada sistem pemilihan.
“Saya setuju. Sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada serentak,” kata Aboe dalam keterangan resmi di Jakarta pada Sabtu, 14 Desember 2024.
Dia juga menyoroti politik uang yang masih menjadi masalah signifikan dalam pilkada. Dia mengaku telah menerima banyak laporan soal politik uang. Aboe menuturkan, praktik politik uang merusak esensi demokrasi karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka.
“Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi,” ujar Aboe Bakar. (tempo.co/AN-01)
