Akinews.id/Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak main-main dalam menangani infrastruktur jalan di daerah-daerah. Jika daerah tidak mampu memperbaiki jalan yang rusak, apalagi rusak parah, pemerintah pusat siap membantu. Bahkan, sudah disediakan anggaran sebesar Rp.32,7 triliun untuk menangani jalan propinsi.
Hal itu diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, saat mendampingi Presiden Jokowi mengunjungi jalan rusak di Lampung, Jumat, 5 Mei 2023 lalu.
Ya, “Bapak Presiden menyiapkan dana 32,7 triliun (rupiah) untuk perbaikan jalan provinsi oleh pemerintah pusat dan sudah ada instruksi presiden,” ucap Erick Thohir.
Kunjungan Presiden Jokowi untuk mengecek kondisi jalan rusak di Lampung tersebut dimulai dari Pasar Natar, Kabupaten Lampung Selatan, jalan nasional di sekitar Institut Teknologi Sumatera (Itera), jalan menuju daerah Kota Baru. Ruas Jalan Kotagajah – Seputih Raman – Simpang Randu – Rumbia.
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa infrastruktur jalan sangat penting untuk menurunkan biaya logistik. Karena itu, Jokowi meminta pemerintah daerah segera menangani jalanan yang rusak. Jika provinsi maupun kabupaten tidak memiliki kemampuan, penanganan masalah infrastruktur ini dapat dialihkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
Bahkan, Jokowi mengatakan tahun ini pemerintah pusat secara khusus memberikan dana untuk perbaikan jalan rusak di Lampung sebanyak Rp 800 miliar.
Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN berkomitmen untuk membantu perbaikan jalan rusak di Lampung. “BUMN sebagai agen pembangunan, siap membantu Kementerian PUPR untuk menciptakan infrastruktur yang lebih baik, guna mengurangi tingginya biaya logistik untuk pangan,” katanya dalam keterangan videonya, sebagaimana dilansir dari tempo.co.
Erick Thohir mendampingi Jokowi mengecek sejumlah jalan di Lampung. Kata dia, infrastruktur memegang peranan besar dalam menjaga stabilitas harga pangan, mengingat komponen biaya logistik jadi faktor yang mempengaruhi harga pangan di pasar.
Erick Thohir menegaskan Kementerian BUMN terus berkoordinasi dengan banyak kementerian, baik Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR dalam menjaga kestabilan harga, baik lewat ketersediaan pasokan hingga perbaikan infrastruktur.
Lebih lanjut Erick menegaskan, sejak awal ia telah menugaskan BUMN yang tergabung dalam holding BUMN pangan atau ID Food untuk terus meningkatkan kapasitas dalam pasokan hingga distribusi pangan. (*/AN-01)
