Aksinews.id/Banione – Warga masyarakat Banione, Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, merindukan adanya Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di wilayahnya. Bahkan, gagasan ini sudah muncul dalam program kerja tahunan desa sejak 2007. Namun baru pada masa kepemimpinan Kades Blasius Pati Riangtobi, tahun 2019, dibentuk panitia pembangunan SMA.
Pada tahun yang sama, Kades Klukeng Nuking Blasius Pati Riangtobi bersama anggota panitia bertemu Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat di Kupang. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur mengarahkan mereka untuk mendirikan SMK. Pasalnya, kala itu, adanya moratorium pendirian SMA. Sehingga Gubernur Laiskodat mengarahkan untuk bertemu Kepala Bidang Urusan Sekolah Baru (USB) Dinas Pendidikan, dan mengarahkan pendirian SMK Pariwisata.
Stanislaus Laga Boleng, ketua Panitia
Hal itu disampaikan Ketua Panitia Pembangunan SMK Banione, Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, Stanislaus Laga Boleng, Rabu (19/4/2023). Dia menyampaikan ini menanggapi pemberitaan tentang penegasan Kepala Dinas Pendidikan NTT, Linus Lusi yang menyatakan, tidak akan mengeluarkan ijin operasional karena dirinya tidak mengetahui adanya rencana pendirian SMK. Padahal, sudah ada SMK di Witihama, Ile Boleng, Adonara dan Adonara Barat.
Laga Boleng mengatakan, proses pendirian SMK Banione telah melewati jalan yang panjang. Sejak bertemu Gubernur NTT, panitia berembuk dan disesuaikan dengan kondisi di Kecamatan Wotan Ulumado, mereka mendorong SMK dengan dua (2) jurusan yakni jurusan pertanian dan peternakan.
“Proses panjang telah kami lalui. Mulai dari bertemu Gubernur NTT, musyawarah di tingkat desa bersama panitia dan elemen masyarakat terkait lainnya. Masyarakat merindukan hadirnya SMK di Kecamatan Wotan Ulumado sebagai tempat belajar mengasah keterampilan untuk masa depan mereka yang lebih menjanjikan,” ujarnya.
“Kami Panitia juga untuk kedua kalinya ke Kupang bertemu dengan Gubernur NTT, namun pada saat itu beliau keluar daerah dan kami berkesempatan ketemu dengan Kepala Bidang Urusan Sekolah Baru (USB) untuk mengambil semua persyaratan pendirian sebuah SMK Negeri baru.”
“Beberapa persyaratan itu diantaranya membangun gedung sekolah darurat sebanyak 4 ruangan di antaranya 1 ruang guru dan 3 ruang belajar dengan luas tanah kurang lebih 5 hektar, serta menyiapkan proposal secara lengkap. Rencana pada tahun 2019 tersebut mengalami kendala karena Covid-19 dan prosesnya baru dilanjutkan kembali pada tahun 2023 yang dilalui dengan tatap muka dan peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT,” papar Stanislaus Laga Boleng.
Petrus Ola Masan, Wakil Ketua Panitia
Wakil Ketua Panitia Pembangunan SMK Baniona, Petrus Ola Masan menambahkan, saat tim teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT meninjau lokasi pada tanggal 25 Maret 2023, dirinyalah yang bertemu dengan mereka. “Saat tim teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT datang dalam hal ini Pak Lexi Tule dan Koordinator Pengawas SMA/K Kabupaten Flores Timur, Nikolaus Open dan Pengawas Hendrikus Notan, saya bersama-sama dengan mereka, karena Ketua Panitia berhalangan,” jelasnya.
“Kami melakukan pertemuan tatap muka bersama dengan Camat Wotan Ulumado, diwakili Sekretaris Camat, ketua BPD bersama anggota, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan unsur lainnya yang ada di Desa Klukeng Nuking, dan setelah pertemuan itu, keesokan harinya tim langsung turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan pembangunan SMK Banione,” urainya.
Tim menyarankan agar segera melengkapi persyaratan administrasi yang belum dan membangun gedung sekolah darurat sesuai petunjuk. Panitia kemudian membangun koordinasi dengan pemerintah desa, dan langsung menggerakkan masyarakat untuk membangun gedung darurat tersebut.
Senin 17 April 2023, gedung sekolah darurat SMK Banione selesai dibangun di atas lahan seluas 5 hektar yang merupakan hibah murni masyarakat kepada pemerintah Desa Klukeng Nuking atas nama pemerintah Provinsi NTT. “Satu dua hari ini, kami akan lengkapi syarat administrasi lainnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT,” kata Petrus.(AN-01)
