Aksinews.id/Samarinda – Permasalahan terkait Guru Honor dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi isu utama yang mendapat perhatian pada Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Samarinda, Kalimantan Timur, tanggal 24-26 Februari 2023).
Hampir semua Pengurus PGRI tingkat propinsi se-Indonesia, dalam pemandangan umumnya mengangkat soal isu guru honor dan PPPK.
Terkait Guru Honor, hal yang disoroti yakni adanya rencana pemberhentian Tenaga Non ASN. Rencana ini sangat meresahkan para guru di daerah, mengingat peran guru honor sangat strategis di sekolah-sekolah saat ini. Pada sekolah-sekolah di pelosok, peran guru honor sangat membantu.
Fakta lapangan berbicara, bahwa jumlah guru honor sangat banyak dan cukup membantu peran guru ASN. Keberadaan sekolah di wilayah terisolir, jumlah ASN sangat kurang dan kekurangan ini ditutupi oleh adanya guru honor. Beban kerja honor pun sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan yang mereka terima.
Persoalan berikut tentang PPPK. Formasi PPPK belum menjawabi jumlah guru honor yang ada saat ini di lapangan. Wacana satu juta guru PPPK belum juga terpenuhi. Formasi yang disiapkan tidak menjawab ketersediaan guru Mata Pelajaran yang ada. Sementara itu, Guru PPPK yang lulus pasing grade pun belum mendapat informasi kapan pengumuman.
Forum Konferensi Kerja Nasional IV PGRI mendorong agar Pemerintah Pusat tetap konsisten memberi dukungan kepada guru guru honor dengan membuka quota PPPK sebanyak-banyaknya, dan meringankan syarat seleksi seringan-ringannya.
Egidus Demon Lema, Wakil Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur yang turut hadir pada forum ini memberikan dukungan kepada organisasi profesi PGRI untuk tetap komitmen menyampaikan aspirasi para guru dari daerah.
“Apresiasi kepada Pengurus Besar (PB) PGRI yang tidak pernah diam dalam membangun komunikasi dengan pemerintah untuk memberikan bantuan dan layanan atas kebutuhan guru. Kami berharap, kiranya terkait nasib guru honor dan program PPPK untuk mengangkat guru honor terus menjadi program prioritas Pemerintah Pusat dalam membantu guru-guru honor,” kata Egy.(*/AN-01)
