Aksinews.id/Jakarta – Petinggi PDI Perjuangan tidak menampik terlibat dalam wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Bahkan, PDI Perjuangan mengaku telah memberikan pertimbangan terkait isu reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri bahkan tak menampik kadernya bisa saja mengganti kedudukan menteri yang dipecat.
Di sisi lain, partai NasDem yang disinyalir akan menjadi sasaran reshuffle mengaku tak baper meski menyimpan catatan tersendiri.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa pihaknya sudah memberikan masukan-masukan kepada Jokowi terkait rencana reshuffle kabinet.
Ya, “Reshuffle tentu saja harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan efektifitas Kabinet Indonesia Maju, juga mendorong peningkatan legasi dari Presiden Jokowi,” kata Hasto sebagaimana dikutip Tribunnews.com.
“Sehingga kami sudah memberikan pandangan-pandangannya dan hibah Pak Jokowi nantinya untuk menganbil keputusan.”
Terkait hal ini, Hasto membenarkan ada potensi kadernya akan duduk di jajaran kabinet menggantikan kursi yang kosong.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie atau Gus Choi mengaku tak mempermasalahkan isu reshuffle tersebut. Gus Choi menegaskan pihaknya sudah bersiap jika kabar itu ternyata menjadi kenyataan.
“Bagi NasDem nggak ada masalah (reshuffle), kabar itu bukan kabar angin atau memang kabar beneran,” ucap Gus Choi.
“Nah tapi kita sudah siap semua. Kita diajak siap setiap mengambil keputusan, itu kita sudah memikirkan risikonya, keuntungannya, itu sudah dihitung plus minusnya jadi gak ada masalah.”
Jika menteri dari kadernya benar akan direshuffle, pihak NasDem akan menorehkan catatan khusus mengenai Jokowi. Namun, pihaknya tak akan merasa sakit hati dan menegaskan bahwa partai pengusung presiden juga memiliki hak tertentu.
Ya, “Itu enggak perlu sakit hati, gak perlu baper, biasa aja hanya meskipun biasa saja tetap ada catatan ‘oh begini cara berpolitiknya’ ‘oh ini kurang dewasa’ jadi tetap ada penilaian tapi kesiapan tetap harus ada,” tutur Gus Choi.
“Kita sudah memikirkan risikonya, keuntungannya itu sudah dihitung plus minusnya jadi enggak ada masalah, cuma itu tadi saya ingin menegaskan presiden punya hak pengusung juga punya hak,” tandasnya.
Alasan Jokowi akan Reshuffle Menteri NasDem
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai isu reshuffle menteri dari Partai NasDem tak berkaitan dengan pencapresan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Wacana tersebut muncul setelah santer digaungkan PDI Perjuangan dan disinyalkan Presiden Jokowi. Adapun perombakan Kabinet Indonesia Maju yang diduga menyasar Partai NasDem tersebut karena pemilihan koalisi yang tak sejalan dengan pemerintah.
Meski begitu, pihak Partai NasDem menegaskan bahwa mereka masih berkomitmen untuk mendampingi pemerintahan Jokowi hingga akhir.
“Menurut saya, sulit buat NasDem mengatakan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari rezim ini, tapi di sisi lain sekarang intens berkomunikasi dengan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah,” kata Yunarto dikutip Kompas.com, Jumat (6/1/2023).
“Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda?”
Menurut Yunarto, jika NasDem berkoalisi dengan Demokrat dan PKS dengan mengusung nama ‘Koalisi Perubahan’, maka pimpinan partai dianggap memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah.
Seperti contohnya pembangunan IKN dan kenaikan harga BBM dimana Demokrat dan PKS memiliki pendapat berbeda.
“Bagaimana Nasdem menjelaskan di satu sisi dia adalah bagian dari 8 tahun pemerintahan Jokowi, tapi dia juga bicara mengenai Koalisi Perubahan. Apa yang mau diubah,” beber Yunarto.
“Alangkah baiknya secara etika mereka fokus terhadap Koalisi Perubahan yang baru ini sehingga kemudian tidak terbebani oleh pemerintahan yang ada sekarang.”
Yunarto menambahkan reshuffle yang diduga akan dilakukan pada menteri-menteri dari Partai NasDem bisa jadi memiliki muatan politik.
Menurutnya, perombakan itu lebih merujuk pada koalisi NasDem dibanding deklarasinya untuk mencalonkan Anies dalam Pilpres 2024. “Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi yang berbeda,” ujar Yunarto.
“Alasan politik itu sah-sah saja dan memang salah satu variabel, menjadi sulit buat seorang menteri misalnya parpolnya sudah memiliki pandangan yang berbeda dengan presiden sekarang.”(*/AN-01)
