Aksinews.id/Larantuka – Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka kembali menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (30/11/2022). Tuntutannya masih tetap sama, minta hak mereka atas dana klaim BPJS pasien Covid-19 tahun 2021 dikembalikan kepada mereka.
Berbeda dengan aksi sebelumnya yang hanya membakar lilin di pelataran depan rumah sakit, kini para Nakes nekad menggelar sejumlah spanduk dan poster dengan tulisan yang mengecam sikap masa bodoh DPRD dan pemerintah kabupaten Flores Timur. Para Nakes tampil gagah dengan seragam putih-putih sebagai pakaian kebesaran Nakes.
Mereka berjejer rapi di pelataran rumah sakit dan menggelar poster dan spanduk. Tidak ada yel-yel ataupun seruan yang diteriakan. Ini hanya menggelar aksi bisu. Yang ingin tahu aksi mereka, harus membaca tulisan pada spanduk dan poster.
Tulisan digelar dalam spanduk dan poster, antara lain: “Kami bukan budak kalian, yang bekerja tanpa upah”; “Sekarang bukan lagi wakil rakyat tapi wakil uang”, “Kami sudah tidak percaya pada wakil rakyat dan pemerintah Flores Timur”, “Jangan rampok hak kami, itu keringat kami”. “Hay penguasa pendatang baru kembalikan hak kami”. “40 prosen hak nakes seumpama tempe, tidak ada yang tahu, masih adakah rasa dan hatimu untuk kami para nakes”, “Ingatlah wahai bos dewan terhormat, kami yang memilih kalian 5 tahun sia-sia”, “kami tidak mundur selangkah pun sebelum hak kami dikembalikan”. “Kami bukan tempat kami peralat memilih kebutuhan perut kalian saja dan biarkan keluarga kami kelaparan”.
Para Nakes yang beraksi itu memiliki 4 (empat) tuntutan. Yakni, (1) Pemda harus mengakui hak jasa pelayanan pasien Covid-19 tahun 2021 sesuai Perbup Nomor 41 thn 2021 dan menganggarkannya di tahun 2023, (2) Pengakuan hak harus dituangkan dalam surat keputusan bupati, (3) Meminta Penjabat Bupati Flores Timur mengakui adanya hak seluruh karyawan RS di dalam jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp 5,6 Miliar, dan (4) Jika hak RS tidak diakui, maka kami akan menghentikan pengklaiman dan aksi ini akan kami lanjutkan.
Hingga berita ini ditayangkan, belum seorang pejabat pun yang menemui massa aksi. Mereka rela berjemur untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Janji-janji DPRD maupun Pemkab untuk menganggarkan dana mereka senilai Rp 5,6 miliar dalam APBD 2023 ternyata cuma isapan jempol belaka. Boleh jadi, hal itu yang melatari sikap Penjabat Bupati Flotim, Doris Alexander Rihi minta rapat paripurna ditunda.
Para Nakes ini dikabarkan akan melakukan long march jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. “Kalau Pemda tidak respon makan kami akan ke Kantor Bupati dan DPRD Flores Timur. Rencananya kami long march ke sana,” kata seorang Nakes yang tidak mau disebutkan namanya.(AN-02)
