Aksinews.id/Lewoleba – Ini kabar mengejutkan. Sebanyak 23.014 kuota peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Lembata yang dibiayai pemerintah belum dimanfaatkan. Kuota yang lowong itu berasal dari dua segmen. Yakni, segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat yang bersumber dari APBN sebanyak 21.415 jiwa, dan segmen PBI daerah bersumber dari APBD II sebanyak 1.599 jiwa.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Maumere, I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha melalui Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, I Putu Suardita Putra menyampaikan hal itu saat berbicara pada forum Pertemuan Rekonsiliasi Data Peserta dan Optimalisasi Pemenuhan Kuota PBI Bulan Juni 2022 di aula Hotel Olimpic, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Rabu (8/6/2022). Putra didampingi Kepala BPJS Kesehatan Perwakilan Lembata, Alfonsius Daniel.
Menurut pria kelahiran Pulau Dewata itu, total peserta JKN di Lembata adalah sebanyak 142.857 atau 101,25% dari total penduduk Lembata. Dari jumlah tersebut, terdapat 99.131 peserta PBI pusat, 10.960 peserta PBI daerah dan 21.402 peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Selebihnya adalah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 8.941 orang dan Bukan Pekerja (pensiunan) sebanyak 2.423 orang.
“Jadi sebenarnya, semua penduduk Lembata sudah tercakupi. Dengan demikian, Universal Health Coverage (UHC) kita tinggi. Yang jadi masalah adalah dari prosentasi kepesertaan yang tinggi itu, terdapat banyak sekali peserta yang non aktif,” urainya.
Suardita merinci lebih jauh status kepesertaan yang non aktif. Dia mengatakan, total peserta non aktif di Lembata sebanyak 22.188 peserta. Paling banyak di antaranya adalah peserta PBI pusat yakni sebanyak 8.202 peserta. Sedangkan dari kelompok BP sebanyak 505 peserta.
“Kondisi ini sangat disayangkan. Karena sebenarnya, masyarakat yang rugi bukan BPJS. Pemerintah sudah siapkan dananya tapi tidak dimanfaatkan,” ujarya.
“Karena itu, kita butuh dukungan pemerintah daerah dan juga semua komponen masyarakat Lembata. Mari kita bekerjasama untuk optimalisasi sisa kuota yang sangat besar ini,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, mewakili Kepala Dinas Sosial, Philipus Lamadi mengemukakan banyaknya hambatan dalam proses pendataan peserta. Mulai dari kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sampai lambannya proses verifikasi dan validasi.
Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan semua petugas lapangan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk segera menuntaskan masalah ini.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Drs. Bala Warat Gabriel, MM mendorong peran serta semua pihak untuk turun langsung ke masyarakat. Dia berjanji akan menggerakkan semua elemen yang ada di bawah komandonya seperti Puskesmas dan para bidan desa.
“Kita tidak bisa duduk terus di sini. Kita harus segera turun. Kita jemput bola sudah,” ungkapnya tegas.
Sebagaimana diketahui, untuk mengisi kuota JKN yang masih lowong itu, BPJS Kesehatan telah memberi arahan agar semua peserta non aktif harus diprioritaskan.
Dengan begitu, sebagian besar peserta yang non aktif dengan berbagai alasan termasuk peserta mandiri kelas tiga yang kesulitan membayar iuran pun dapat dibantu dengan mendapatkan kuota gratis ini. Upaya ini tentu sekali membutuhkan peran serta aktif semua pihak.
Pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa harus bergandengan tangan dalam hal ini. (DK)
