Oleh: Syihabuddin Ahmad
PTPN Terampil KPPN Kupang
Apa dan Untuk Apa?
Treasury Connect adalah layanan konsultasi dan/atau asistensi tatap muka yang memungkinkan satuan kerja (satker) memperoleh layanan di KPPN mana pun, tidak terbatas pada KPPN mitra kerjanya. Ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-74/PB/2025, layanan ini lahir dari persoalan struktural yang nyata: selama ini, hak satker atas konsultasi ditentukan oleh yurisdiksi administratif. Satker hanya bisa berkonsultasi di KPPN tempatnya terdaftar, meski petugasnya sedang berada jauh dari sana. Ketika seorang bendahara sedang bertugas di luar kota dan menghadapi kendala teknis pelaksanaan anggaran, ia harus menunggu kembali ke kantor asal untuk mendapat solusi.
Tiga tujuan yang melandasinya saling berkaitan erat, bukan sekadar daftar normatif:
- memperluas cakupan layanan dengan memutus keterikatan konsultasi pada KPPN mitra.
- meningkatkan kualitas layanan melalui standar yang terukur dan terdokumentasi, bukan layanan informal yang bergantung pada kedekatan personal.
- mendukung transformasi digital dan modernisasi treasury, menjadikan Treasury Connect bagian dari arsitektur layanan digital DJPb yang lebih besar, bukan solusi yang berdiri sendiri.
Secara konseptual, hal ini adalah pergeseran basis pelayanan dari “siapa KPPN mitra Satker” menjadi “apa yang dibutuhkan dan di mana pun Satker berada”. DJPb sendiri memposisikannya sebagai quick win, langkah awal yang paling siap dijalankan sebelum cita-cita yang lebih besar terwujud penuh. Mengubah lokasi bayar dan pertanggungjawaban anggaran memiliki konsekuensi regulasi dan struktur organisasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan memperluas akses konsultasi kepada Satuan Kerja, sehingga konsultasi dan asistensi dipilih sebagai titik masuk yang paling realistis untuk diimplementasikan lebih dulu.
Membuka akses lintas KPPN tanpa kontrol tentu berisiko pada kebocoran data satker. Karena itu, layanan ini dirancang dengan verifikasi berlapis: kode booking hasil penjadwalan di MyIntress, dikonfirmasi langsung dengan datang ke petugas CSO melalui penyampaian kode booking dan kode satuan kerja. Baru setelah itu, via MyIntress CSO diberi akses terbatas ke data satker melalui metode impersonasi untuk keperluan konsultasi. Seluruh interaksi lalu terekam otomatis sebagai tiket pada HAI-CSO, bukan sekadar formalitas administratif, melainkan jejak yang memungkinkan layanan dievaluasi dan disempurnakan berkelanjutan.
Relevansi bagi Satuan Kerja Vertikal Kementerian/Lembaga di Nusa Tenggara Timur
Untuk wilayah kepulauan seperti NTT, prinsip dibalik Treasury Connect sebenarnya bukan hal baru. KPPN Kupang sejak 2011 sudah menjalankan layanan filial di Kalabahi, Alor, solusi terhadap persoalan yang sama: bagaimana melayani satker yang terpisah jarak dan laut dari kantor induk. Treasury Connect memperluas prinsip itu secara digital dan nasional. Satker mitra KPPN Kupang yang bertugas di luar NTT tidak lagi harus menunggu kembali ketempat tugas untuk oleh KPPN Kupang meskipun bukan merupakan satker wilayah kerjanya.
Sosialisasi kepada satker mitra pada 21 Mei 2026 adalah bagian dari kewajiban setiap KPPN untuk memastikan penggunanya memahami mekanisme ini sebelum benar-benar mengandalkannya. Secanggih apa pun sistemnya, layanan lintas wilayah hanya berguna kalau satker tahu cara memakainya, sehingga dengan sosialisasi tersebut Treasury Connect dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi satker di wilayan Nusa Tenggara Timur
Treasury Connect diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan sistem perbendaharaan yang lebih komprehensif, di mana tidak hanya layanan konsultasi, tetapi juga memungkinkan untuk proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dapat dilaksanakan tanpa terkendala batas wilayah. Dengan demikian, cita-cita Dirjen Perbendaharaan tentang pembayaran APBN di mana saja dan kapan saja di seluruh Indonesia akan semakin mendekati kenyataan, memperkuat tata kelola keuangan negara yang modern, transparan, dan akuntabel demi kemakmuran rakyat Indonesia. ***
