Aksinews.id/Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo belum mau bicara banyak soal dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Bahkan, ia mengaku tidak mengerti dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan dugaan korupsi itu.
Ya, “Saya tidak mengerti itu,” kata Syahrul Yasin Limpo di sela-sela kesibukannya melakukan peninjauan kawasan pengembangan bawang merah di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu, 14 Juni 2023.
Dia dikonfirmasi mengenai dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, serta langkah KPK yang membuka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di kementeriannya.
Syahrul Yasin Limpo pun tak mau menjawab lebih jauh terkait hal tersebut dan memilih berlalu menuju kendaraan dinas yang terparkir.
KPK memang sedang mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Kasus ini menyeret nama Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, beserta kedua anak buahnya yang merupakan pejabat di Kementan. Kedua orang tersebut adalah Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.
Dilansir Tempo, KPK juga mengusulkan agar Syahrul dan kedua anak buahnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi. Rencana penetapan tersangka ini diungkapkan dalam ekspose yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK, pada Selasa, 13 Juni 2023. Meski begitu, kasus ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak-pihak terkait.
Mentan yang juga kader Partai NasDem ini beserta anak buahnya diduga terlibat penyalahgunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2019-2023.
Syahrul diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 12E dan atau Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU juncto Pasal 56 dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Pria yang lahir pada 16 Maret 1955 ini sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dari tahun 2008 hingga 2019. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Syahrul pernah menjadi Bupati di Kabupaten Gowa selama dua periode.
Pada tanggal 23 Oktober 2019, Syahrul secara resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Mentan periode 2019-2024, menggantikan Amran Sulaiman, menteri pertanian sebelumnya yang juga berasal dari Sulawesi Selatan.
Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menilai kasus ini patut disorot. Menurutnya, sejarah korupsi di sektor pertanian dan pangan tentu sudah banyak terjadi. Sebagai contoh, kasus cetak sawah, program tanam bawang putih, impor daging, pengadaan benih dan lainnya.
Walaupun masih dalam tahap penyelidikan, dia menilai hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama. “Sebab ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan pangan cukup punya peluang terjadinya korupsi,” kata Said saat dihubungi Tempo pada Rabu, 14 Juni 2023.
Lanjut Said, selama ini peluang terjadinya korupsi di sektor pertanian terbuka lebar. Apalagi, keterlibatan publik dalam pengawasan pada program dan kebijakan terkait, masih sangat lemah.
Ia menilai program bantuan sarana dan input pertanian rentan untuk dikorupsi. Nantinya, jika Syahrul dan anak buahnya terbukti melakukan praktik korupsi, hal itu dapat berimbas pada produksi dan kesejahteraan petani. Mimpi untuk mensejahterakan petani dan berdaulat pangan pun hanya akan menjadi rencana belaka.
“Daulat pangan yang dicita-citakan undang-undang akan hanya jadi angan-angan,” kata dia, sebagaimana dilansir dari tempo.co. (*/AN-01)
