Sekolah Jam 05.00 Pagi; Sebuah Kebijakan Politik?

Oleh: Robertus N. Take Lemaking, M.Pd

Mantan Kepala Sekolah SMP-SMA Timpolmas – Direktur CV. Gasrem Surya Perdana

Pada dasarnya Pendidikan itu adalah hal yang murni, baik dan luhur. Ia menjadi rusak dan hancur apabila telah direcoki oleh urusan politik.

Hal ini terjadi di NTT saat ini. Sebuah kebijakan kontroversial muncul oleh Gubernur yang hemat saya hanya untuk tujuan politis semata. Tidak lebih. Mengapa demikian?

Alasannya jelas, kebijakan diambil sesaat tanpa ada pertimbangan akademis. Cara trial dan eror ini sangat berbahaya apabila diterapkan kepada manusia dalam hal ini anak didik dan berimbas pada keluarga. Apabila terjadi sesuatu yang membahayakan jiwa dan raga akibat penerapan kebijakan ini, apakah pemerintah mau bertanggungjawab?

Urgensi pendidikan bagi manusia adalah dimana manusia akan memiliki daya saing yang tinggi dalam kehidupan di dunia.

Selain itu, pendidikan yang tepat akan melahirkan pola pikir yang baik pada seseorang, yang nantinya berdampak pada peningkatan kreativitas. Dan, hal ini tidak hanya dilakukan dengan masuk sekolah jam 05.00 pagi. Hal ini sudah di luar dari batas kemanusiaan.

Pertanyaannya, Apakah Bapak Gubernur pernah masuk sekolah jam 05.00 pagi waktu sekolah dulu ? Jawabannya tentu tidak. Toh saat ini bisa menjabat gubernur dengan segudang prestasi. Jadi sistem jam pelajaran saat ini tidak ada masalah, namun yang menjadi masalah adalah mutu guru, sarana prasarana, akses dan kesejahteraan keluarga.

Setiap orang punya karakteristik masing-masing, termasuk dari gaya belajarnya, respon penerimaan pelajaran dan waktu terbaik untuk belajar.

Oleh sebab itu, merdeka belajar harus diterjemahkan secara baik di masing-masing sekolah. Pengalaman mengelola sekolah selama kurang lebih 8 tahun, saya menemukan bahwa untuk membuat anak disiplin tidak harus ke sekolah jam 05.00 pagi. Hal utama yang diperhatikan adalah ketepatan waktu, konsistensi dan ketegasan pengelola sekolah. Ada banyak hal yang perlu dibenahi, dibuat lebih baik, seperti SDM tenaga pengajar hingga isi kurikulum. Soal waktu belajar adalah kebebasan merdeka dari anak-anak itu sendiri.

Belajar seharusnya menjadi proses yang sukarela bukan sesuatu yang dipaksakan. Hal ini akan menjadi kontraproduktif dan mengakibatkan kehilangan minat dan motivasi dalam proses belajar itu sendiri.

Oleh sebab itu, mari jangan paksakan idealisme kita untuk sesuatu yang sudah tentu tidak memberikan hasil yang baik.

Percayalah saat ini dunia sedang menertawakan kita. Jangan marah apabila ada pihak mengatakan ini merupakan kebijakan dungu karena demikianlah risiko dalam politik.

Kepada para pejabat negara, terutama para guru yang berjiwa mulia, janganlah melacurkan diri dengan mengikuti kebijakan politik seperti ini. Lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan integritas sebagai guru yang sejatinya.

Ingat, kita mengajar dengan hati, penuh perasaan dan rasa kemanusiaan. Yang kita didik adalah manusia berjiwa bukan robot tanpa hati. Sebagai guru tentu kita tahu dan paham hakikat pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak dan remaja.

Mari kita berikan mereka waktu yang terbaik untuk bertumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan mereka. Ingat sekali lagi, dalam dunia Pendidikan yang kita ajarkan adalah kebenaran yang hakiki bukan indahnya program untuk sebuah nama besar penuh kepalsuan.

Anak-anak didik kita adalah manusia bukan hewan coba. Dan kita para guru harus bahagia, jika tidak maka semua akan sia-sia. Satu kata “Lawan”. Semoga. ***