Aksinews.id/Jakarta – Ini langkah Penjabat Bupati Flores Timur Drs. Doris Alexander Rihi, MSi dalam menyelesaikan sejumlah persoalan ekonomi dan sarana prasarana di kabupaten yang dipimpinnya. Senin (25/7/2022) hingga Rabu (27/7/2022) lalu, ia memimpin tim ke Jakarta guna melakukan kunjungan kerja ke beberapa kementerian di Jakarta.
Penjabat Bupati Doris Rihi dan timnya menyambangi Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kegiatan itu banyak hal yang disampaikan Rihi kepada pejabat yang menerimanya, di antaranya terkait dengan kondisi dan kebutuhan perekonomian serta sarana dan prasarana di Kabupaten Flores Timur.
Saat di Kementerian Perdagangan, Doris Rihi menyampaikan Proposal Pembangunan/Relokasi Pasar Rakyat Boru di Wulanggitang, Pembangunan/Revitalisasi Pasar Ratulodong di Tanjung Bunga serta Pembangunan Gedung Meteorologi dan peralatan pendukung.
Saat itu juga, Doris Rihi mendapatkan hasil bahwa proposal yang tetap dilanjutkan adalah Pembangunan/Relokasi Pasar Boru dengan catatan memperbaiki data di aplikasi.
Meski demikian, masih ada beberapa tahapan yang akan dilalui. Antara lain, apabila secara data layak maka akan diundang untuk mengikuti review pada bulan Agustus 2022. Tahap selanjutnya tetap mengikuti prosedur pembiayaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN).
Mengenai hal itu terdapat catatan bahwa saat ini banyak usulan yang sudah disampaikan ke kementerian. Sehingga ditekankan juga agar semua usaha wajib memiliki izin demi kenyamanan berusaha.
Usai dari Kementerian Perdagangan, Penjabat Bupati Flotim dan Tim menuju Kementerian Koperasi dan UKM. Penjabat Bupati Rihi diterima Deputi Bidang Perkoperasian, Ahmad Zabadi, SH, MM. dan beberapa Asisten Deputi.
Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menyampaikan mengenai perkembangan koperasi di daerahnya, yakni revitalisasi koperasi di Kabupaten Flores Timur berikut asetnya.
Oleh karena itu, Kabupaten Flores Timur berharap adanya dukungan untuk DAK Fisik terkait Pembangunan Pusat Layanan Umum Terpadu (PLUT) di Kabupaten Flores Timur termasuk pembangunan pasar rakyat.
Terkait dengan PLUT, pihak Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan akan menjadi pertimbangan untuk dibangun di Kabupaten Flores Timur apabila persyaratan tenaga instruktur terpenuhi.
Diharapkan pula dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk Bantuan UKM berupa hibah wirausaha pemula. Juga, dukungan terkait hibah UKM yang terdampak bencana Seroja beberapa waktu lalu, serta dukungan terkait mesin pemecah biji mete untuk kelompok koperasi mete.
Kementerian Koperasi dan UKM pun merespons dengan memberikan dukungan bagi keluarga korban bencana Seroja yang memiliki usaha. Yaitu, bantuan dalam bentuk hibah UKM pada tahun 2023 sejumlah kurang lebih 200 keluarga.
Pihak Kementerian Koperasi dan UKM juga berkomitmen untuk pembangunan rumah produksi bersama di tempat usaha pada tahun 2024, serta akan melakukan pendampingan revitalisasi koperasi yang sudah tidak aktif. Pendampingan lainnya adalah dalam pengembangan koperasi yang fokus pada koperasi usaha pengolahan ikan dan koperasi usaha pengolahan mete.
Sementara saat menyampaikan proposal kebutuhan Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Flores Timur ke Kementerian Perindustrian, Penjabat Bupati Rihi mendapat arahan dari Kepala Biro Perencanaan Kementerian Industri yang mengatakan bahwa pada umumnya permasalahan IKM menyangkut hal pembiayaan, ketersediaan bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM serta pemasaran. Usulan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pengembangan IKM Nasional.
Penjabat Bupati Rihi kemudian melanjutkan safarinya ke Kementerian Sosial dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Di Kementerian Sosial, Rihi bertemu Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan menyampaikan usulan di antaranya Bantuan Isi Hunian Rumah Korban Bencana dan beberapa usulan lainnya.
Saat berada di Kementerian Lingkungan Hidup rombongan Penjabat Bupati Rihi diterima Direktur Pengurangan Sampah, Dr. Novrizal beserta staf. Usulan yang disampaikan yakni mengenai Bantuan Incenerator di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Riangkoli untuk pengolahan limbah medis yang tidak habis pembakaran di RSUD dr. Hendrikus Fernandez dan sarana prasarana persampahan.
Selanjutnya saat di Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Penjabat Bupati Rihi diterima oleh Dirjen Keuda Kemendagri, Agus Fatoni.
Mengenai anggaran keuangan daerah yang disampaikan Doris Rihi, pihak Kementerian Dalam Negeri merespons dengan mengatakan agar disiapkan data yang akurat dalam rangka validasi data untuk Perhitungan Alokasi Dasar (AD) Dana Alokasi Umum (DAU) 2023 dan juga mengharapkan agar kinerja ASN harus lebih terukur oleh output yang jelas dan dituangkan dalam kontrak kinerja. (*/AN-01)
Berita ini sudah tayang pada swaranegeri.id dengan judul: Penjabat Bupati Doris Rihi ke Jakarta Upaya Tuntaskan Persoalan Ekonomi dan Sarana Prasarana di Flores Timur
