Aksinews.id/Jakarta – Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan P2G (Perhimpunan Pendidikan dan Guru), Feriyansyah, menyebut kontrak pendek guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan berdampak buruk, terutama bagi profesionalisme. Guru itu profesi, bukan sekedar sebuah pekerjaan yang umum
Ya, “Kontrak yang pendek bagi guru akan berdampak buruk terhadap profesionalismenya. Guru itu suatu profesi bukan suatu pekerjaan yang umum,” tandas Feriyansyah dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Maret 2023, di Jakarta.
Dia mengingatkan perekrutan guru bukan sekadar kewajiban. Perekrutan juga sebagai hak mengembangkan diri dan karier sebagai guru. “Jika kontrak hanya setahun pastinya akan menjadi penghalang guru P3K mengembangkan profesionalismenya,” tutur Fery.
Hal itu disampaikan Fery, karena P2G mendapat laporan kontrak guru PPPK di DKI Jakarta hanya setahun. Laporan yang diterima menyebutkan bahwa guru PPPK diberikan SK oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pemprov DKI Jakarta dengan usia perjanjian kerja atau kontrak hanya satu tahun, sejak 1 Juni 2022 hingga 31 Mei 2023. Artinya, dalam dua bulan ke depan kontrak guru PPPK dengan Pemprov DKI Jakarta akan habis.
“Kami heran, kok kontrak guru PPPK di DKI Jakarta hanya satu tahun? Apa tidak punya anggaran? Daerah yang APBD-nya jauh di bawah DKI saja berani memberikan kontrak lima tahun. Ini memalukan sekaligus memilukan bagi profesi guru ASN,” tegas dia.
Peningkatan kompotensi dan profesionalisme guru memang menjadi perhatian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim. Menteri Nadiem sempat memberi pesan khusus kepada Dirjen GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan), Nunuk Suryani untuk terus menjalankan program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, termasuk mengawal pengadaan guru PPPK.
Ya, “Kita perlu memastikan guru yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan terjamin kompetensi dan kualitasnya,” kata Nadiem di sela-sela pelantikan Nunuk Suryani, Rabu, 22 Februari 2023 lalu.
Dirjen GTK juga diminta untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia.
Berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru, Nadiem mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih membuka program Pendidikan Guru Penggerak yang bertujuan untuk melahirkan para calon pemimpin pembelajaran di masa depan. Sudah ada lebih dari 56 ribu Guru Penggerak yang tersebar di seluruh Indonesia, dan sudah banyak sekali praktik, baik transformasi pembelajaran yang dilakukan oleh Guru Penggerak.
Tak hanya itu, komitmen Kemendikbudristek untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru hingga saat ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. “Sebanyak lebih dari 293 ribu guru honorer sudah diangkat menjadi ASN melalui program ASN PPPK yang kita selenggarakan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Nadiem juga menekankan perlunya penguatan komitmen dan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar.
Mendikbudristek mengharapkan semua pihak mendukung upaya melanjutkan transformasi sistem pendidikan Indonesia melalui gerakan Merdeka Belajar.
“Berkat gotong royong seluruh lapisan masyarakat, kebijakan transformatif yang kita hadirkan telah memberikan dampak dan manfaat luar biasa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tutupnya. (*/AN-01)
