Aksinews.id/Jakarta – Tenaga honorer yang sempat dirundung resah gara-gara rencana penghapusan boleh bernapas lega. Pasalnya, Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas memastikan tidak akan ada penghapusan honorer.
Jadi, rencana penghapusan tenaga honorer atau Non ASN pada November 2023 mendatang, batal dilakukan oleh pemerintah pusat. Pertimbangan jasa selama mengabdi di lingkungan pemerintahan, MenPAN RB memastikan jika rencana penghapusan tenaga honorer yang sudah meresahkan jutaan tenaga honorer di Indonesia ini, tidak akan diberlakukan alias dibatalkan.
MenPAN RB Azwar Anas mengatakan bahwa tahun 2023 ini tenaga honorer tidak akan dihapuskan seperti surat edaran yang beredar sebelumnya.
Pembatalan rencana penghapusan tenaga honorer November 2023 itu disampaikan MenPAN RB Anas saat menghadiri kegiatan Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Jumat 24 Februari 2023 lalu.
Menurutnya, pemerintah tidak akan terburu-buru untuk melakukan penghapusan tenaga honorer seperti yang sebelumnya dikabarkan akan dilaksanakan mulai November 2023 mendatang.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), lanjut MenPAN RB Anas, mengarahkan agar penyelesaian persoalan tenaga honorer atau Non ASN ini, harus menemukan solusi yang menjadi jalan tengah. Artinya, selain memang tidak memberatkan pemerintah, solusi yang harus ditemukan pemerintah juga merupakan solusi yang tidak memberatkan tenaga honorer atau Non ASN.
“Presiden Jokowi sudah memerintahkan, kita (pemerintah) agar mencari solusi jalan tengah. Sebab presiden juga punya perhatian terhadap penataan tenaga honorer atau Non ASN,” ujar Menteri Anas.
Anas mengatakan, tenaga honorer atau Non ASN sudah banyak berjasa dan memiliki kontribusi, sesuai dengan perannya dalam pelayanan publik dan mendukung administrasi pemerintahan. Hal ini, menurut Menteri Anas, yang menjadi alasan jika pemerintah harus berupaya agar tidak ada penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 ini.
Namun di sisi lainnya, lanjut MenPAN RB Anas, pemerintah saat ini sedang merumuskan opsi jalan tengah yang akan menjadi opsi terbaik. Dengan harapan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tenaga honorer tetap bisa bekerja dan mengabdi di lingkungan pemerintah.
Adapun opsi yang dimaksud, adalah tidak terlalu menambah beban anggaran dan sebisa mungkin, tidak ada pemberhentian atau penghapusan tenaga honorer.
Untuk diketahui kalau selain bersama APPSI, solusi jalan tengah untuk penyelesaian tenaga honorer juga sudah dibahas KemenPAN RB bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Tidak hanya APPSI, Apkasi dan Apeksi, MenPAN RB Anas juga mengatakan kalau KemenPAN RB juga sudah melakukan koordinasi dengan DPR, DPD dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Sebab penataan tenaga honorer atau Non ASN, tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi. Namun, perlu kerja kolektif dan kolaborasi antar instansi pemerintah sehingga dibutuhkan koordinasi. Bahkan sebelumnya Menteri Anas juga pernah membuka ruang dialog dengan forum-forum tenaga honorer.
Saat ini pemerintah juga sedang bedah analisis terhadap semua opsi yang ada. Mulai dari analisis strategis, keuangan hingga analisis operasional.
“Kita (pemerintah) sedang mencoba merumuskan agar ada opsi jalan tengah di mana, pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak menambah beban anggaran dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian. Karena teman-teman Non ASN ini berjasa,” ujar Menteri Anas.
Sesuai data dasar Badan Kepegawaian Nasional (BKN), saat ini jumlah keseluruhan tenaga honorer atau Non ASN yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia berjumlah 2,3 juta orang. Dari jumlah tersebut, 1,8 juta orang telah dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTM) dari masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
MenPAN RB Anas juga mengakui, ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN. Sehingga untuk melakukannya dibutuhkan tenaga honorer atau Non ASN. Maka dari itu, dirinya mengatakan jika rencana penghapusan tenaga honorer atau Non ASN tidak bisa dilaksanakan November 2023 ini.
“Fakta di lapangan, peran tenaga honorer atau Non ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik, kita tidak memungkiri itu,” tutupnya, sebagaimana dilansir radarkepahiang.id.(*/AN-01)
