Aksinews.id/Jakarta – Duta Besar (Dubes) RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Dr. M. Fadjroel Rachman bertemu Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno, Selasa (24/1/2023) di Istana Merdeka, Jakarta.
Ada beberapa hal yang dibahas di dalam pertemuan tersebut, antara lain, Dubes Fadjroel menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas langkah maju dan berani dari Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
“Atas nama eksponen 1998, saya menyampaikan terima kasih atas keluarnya Keppres No:17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Sikap Presiden Jokowi sangat terpuji karena menyatakan penyesalan atas nama negara terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM Berat dan mengambil tindakan terukur untuk mencegahnya di masa depan. Pemihakan negara terhadap korban pelanggaran HAM Berat itulah pesan terpenting dari reformasi 1998,” tutur Dubes Fadjroel, sebagaimana rilis yang diterima aksinews.id, Selasa malam.
Aktivis reformasi tersebut juga menyampaikan salam dari Presiden Kazakhstan dan Presiden Tajikistan kepada Presiden Jokowi. “Saya menyampaikan salam hormat Presiden Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev kepada Presiden Jokowi dan mengundang kunjungan kenegaraan ke Republik Kazakhstan. Juga menyampaikan salam hormat Presiden Tajikistan Emomali Rahmon kepada Presiden Jokowi dan mengundang kunjungan kenegaraan ke Republik Tajikistan. Undangan tersebut dalam rangka menyambut 30 tahun hubungan diplomatik RI – Kazakhstan tahun 2023, serta 30 tahun hubungan diplomatik RI – Tajikistan tahun 2024,” ucapnya.
Dubes Fadjroel juga melaporkan kepada Presiden terkait terbitnya Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VoA) Biasa dan Elektronik (e-VoA) untuk penduduk Kazakhstan ke Indonesia. Kebijakan tersebut dikeluarkan setelah Dubes Fadjroel memaparkan langsung data potensi kerjasama ekonomi, sosial budaya dan politik di Kazakhstan kepada Dirjen Imigrasi Silmy Karim.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja Ditjen Imigrasi di bawah kepemimpinan Silmy Karim. “Cepat sekali kerjanya Dirjen Imigrasi sekarang,” kata Presiden.
Dubes Fadjroel juga menyampaikan potensi 10,4 juta turis Kazakhstan, target tahun 2023 sebanyak 10.000 turis ke Bali. Dubes Fadjroel juga melaporkan kerjasama khusus KBRI Astana dengan Kemenparekraf dikepalai Sandiaga Uno untuk menarik lebih banyak turis Kazakhstan ke Indonesia.
Presiden juga meminta agar Dubes Fadjroel memperkenalkan berbagai destinasi utama lain yang ada di Indonesia kepada masyarakat Kazakhstan. “Perkenalkan destinasi turis prioritas lainnya kepada turis Kazakhstan,” kata Presiden.
Di bidang ekonomi, mantan Komisaris Utama PT. Adhi Karya dan Komisaris PT. Waskita Karya tersebut melaporkan kenaikan nilai perdagangan Indonesia – Kazakhstan kepada Presiden. “Alhamdulillah terjadi peningkatan nilai perdagangan Indonesia-Kazakhstan yang cukup signifikan, yaitu dari USD215 juta (2021) ke USD600 juta (2022). Pada tahun 2023, kami menargetkan sebesar USD1 Miliar. Juga, mendorong investasi lebih besar ke Indonesia khususnya ke IKN yang akan menjadi sister city Ibu Kota Astana,” ujar Dubes Fadjroel.
Dalam pertemuan tersebut, Dubes Fadjroel juga melaporkan semua Agreement dan MoU yang sudah selesai dan ditargetkan di tahun 2023. Presiden Jokowi meminta kepada Dubes Fadjroel agar terus mendorong kerjasama antara Indonesia dengan Kazakhstan dan Tajikistan. “Agreement bisnis, ekonomi, investasi, turisme, olahraga agar segera diselesaikan,” kata Presiden Jokowi
Terkait kerjasama internasional, Dubes Fadjroel melaporkan agar Indonesia segera menjadi anggota The Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA) karena CICA mewakili 25% GDP dunia dengan 28 anggota seperti Rusia, China, Turkiye, dan lain-lain. Kepada Dubes Fadjroel, Presiden menyampaikan agar hal tersebut segera ditindaklanjuti bersama Menlu dan Kemenlu.
Mengakhiri pertemuannya, Dubes Fadjroel menyampaikan siap mengikuti arahan Presiden Jokowi terkait Pilpres 2024. “Siapapun yang bisa meneruskan visi Pak Jokowi, menyelesaikan IKN dan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan agenda Reformasi 1998, akan kami dukung sebagai Eksponen Reformasi 1998,” tutupnya. (AN-01)
