Menteri Investasi RI – Mantan PM Inggris Bahas Prospek Investasi di IKN Nusantara, Tony Blair Komit Mendukung

Aksinews.id/Davis – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terus berusaha menggalang investor asing untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Teranyar, ia menemui mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.

Bahlil Lahadalia dan Tony Blair melakukan pembahasan terkait dengan investasi di IKN Nusantara di sela kegiatan World Economic Forum (WEF), Davos, Swiss, Rabu (18/1/2023) lalu. Dalam pertemuan Bahlil Lahadalia dengan Tony Blair tersebut dibahas prospek dan tantangan investasi di Indonesia, khususnya di IKN Nusantara.

Menurut Bahlil Lahadalia, minat investasi asing dalam pembangunan IKN saat ini menunjukkan sinyal positif dari berbagai negara. Namun mengingat area IKN yang cukup luas, dibutuhkan kerja sama secara terus-menerus.

“Saya membuat formula promosi investasi dan hilirisasi investasi selama di pemerintahan ini memang di luar kelaziman supaya mudah dieksekusi. Dan lebih banyak kita selesaikan di ‘warung kopi’ daripada di Kantor Kementerian Investasi,” katanya dalam siaran pers, Jumat (20/1/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

“Apalagi, investasi di IKN ini belum sebaik di sektor manufaktur karena karena Internal Rate of Return (IRR) pasti manufaktur lebih baik. Oleh karena itu, saya perlu kolaborasi dengan pihak lain seperti Pak Tony ini yang sudah berpengalaman,” lanjut dia.

Kata Bahlil, luasnya jejaring investor dunia yang dimiliki oleh Tony Blair akan sangat bermanfaat dalam menjaring minat investasi asing ke Indonesia serta dapat mempertemukan investor dalam negeri dengan mitra asing. Kementerian Investasi akan memberikan dukungan berupa fasilitasi investor dan seleksi mitra lokal yang tepat.

Tony Blair menanggapi hal tersebut dengan menyatakan komitmennya dalam mendukung terwujudnya IKN yang dibangun di Kalimantan Timur.

Ketertarikan investor terhadap IKN juga diharapkan bisa terus berlanjut dan Tony siap untuk memberikan dukungannya sampai dengan terealisasi. Bahkan, dukungan kolaborasi juga dapat diberikan melalui investasi di luar IKN.

“Jadi memang minat investor untuk masuk ke Indonesia ini sangat besar pak (Menteri Investasi). Hal itu tidak terlepas dari peran besar Pak Menteri (Investasi) untuk mendatangi para investor ke Indonesia dengan sinyal positif,” tutur Tony.

Tony berpendapat bahwa Menteri Investasi memiliki force of nature (kekuatan alami) dalam mendatangkan investor besar ternama dan juga mampu mempertemukan investor asing dengan mitra lokal yang sesuai.

Daftar 29 dari 34 Proyek di IKN Nusantara yang sudah Diteken Kontrak

Update pembangunan di IKN Nusantara Kaltim ini disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis H Sumadilaga dalam Press Tour Proyek Infrastruktur IKN pada Jumat (13/1/2023).

Danis H Sumadilaga mengatakan, “Dari total yang akan dikontrakkan 34, sampai sekarang 29 sudah diteken”.

Terkait anggaran, dari total kebutuhan anggaran pembangunan IKN bidang Kementerian PUPR periode 2022-2024 sebanyak Rp 43 triliun, sekitar Rp 25 triliun untuk 29 paket pekerjaan sudah digelontorkan.

“Targetnya sampai 2023 sekitar Rp 30 triliun digunakan untuk membangun infrastruktur dasar IKN,” kata Danis seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan IKN akan ditawarkan lebih dominan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya. Hingga Januari 2023, progres pembangunan seluruh infrastruktur dasar IKN sudah mencapai sekitar 12-15 persen.

Progres tersebut merupakan akumulasi dari beberapa proyek infrastruktur yang tengah digarap. Adapun 29 proyek infrastruktur dasar IKN yang telah diteken antara lain:

1. Bendungan Sepaku Semoi

2. Intake Sepaku

3. DAS Sanggai 1A

4. Embung Mentawir

5. Sumbu Barat

6. Jalan Tol IKN Segmen 5A Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang

7. Jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Kariangau-Sp. Tempadung

8. Jalan Tol IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau

9. Lingkar Sepaku Segmen 4

10. Istana dan Lapangan Upacara

11. Kantor Presiden

12. Kantor Sekretariat Presiden