Aksinews.id/Jakarta – Maraknya migrasi ilegal rentan Human Trafficking Calon Pekerja Migran Indonesia asal NTT hingga saat ini sungguh menyedihkan. Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) dan Komnas HAM dinilai hanya omon-omon NTT Darurat Human Trafficking tanpa langkah darurat yang konkret.
“Sangat memalukan sekali bahkan Jaringan Mafia Human Trafficking kangkangi Pemerintah mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta Aparat Penegak Hukum yang tergabung dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Ketua Hariannya Kapolri, Kapolda dan Kapolres sesuai amanat Perpres No. 49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO,” ungkap Gabriel Goa,Ketua Dewan Pembina PADMA INDONESIA, Rabu (25/2/2025).
Dikatakan, fakta membuktikan bahwa jaringan mafiosi Human Trafficking berkeliaran hingga ke kampong-kampong di NTT tanpa aksi nyata tangkap dan Proses Hukum Pelaku dan aktor intelektualnya. “Bahkan ada indikasi kuat Oknum Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Aparat Penegak Hukum ikut cawe-cawe jadi beking,” ujarnya, getir.
Lebih sadis lagi, sambung Gabriel Goa, ada Aparat Penegak Hukum yang berani membongkar jaringan mafiosi Human Trafficking seperti RS,dkk dikriminalisasi dan didiskriminasi bahkan ditembak mati.
Terpanggil nurani kemanusiaan untuk selamatkan anak-anak NTT calon Pekerja Migran Indonesia dari jaringan mafiosi Human Trafficking, maka kami dari Lembaga Hukum dan HAM PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) bersama Penggiat Kemanusiaan Anti Human Trafficking dan Pers menyatakan, pertama, mendesak Wakil Ketua Komisi XI Andre Hugo Parera, PDIP Dapil NTT segera meminta Presiden RI Prabowo melalui mitra kerja yakni Menteri Ham Natalius Piga untuk melakukan langkah konkret Perlindungan HAM Pekerja Migran Indonesia khususnya kawal khusus membela Korban Human Trafficking asal NTT Mama Mariance Kabu yang perkaranya sedang sidang di Malaysia.
“Selain itu, mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan mengambil langkah nyata wakili Negara atas Darurat Human Trafficking NTT dengan memberikan 1000 paspor gratis kepada Calon Pekerja Migran Indonesia asal NTT yang berkompeten dan memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia asal NTT,” tandasnya.
Kedua, meminta Anggota DPR RI dan DPD Dapil NTT mendesak Kapolri untuk Tangkap dan Proses Hukum Pelaku dan Aktor Intelektual TPPO sekaligus selamatkan para Korban TPPO asal NTT di Kepri, Riau, Sumut, Kalbar dan Kaltara yang mau dijual ke Negeri Jiran lewat jalur timur Kaltara, jalur tengah Kalbar dan jalur Barat yakni Kepri, Riau dan Sumut.
Ketiga, mendesak Gubernur NTT dan para Bupati dan Walikota di 22 Kabupaten/Kota yang sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk segera berkolaborasi Pentahelix (Pemerintah, Rakyat, Akademisi, Lembaga Agama dan Masyarakat serta Pers) untuk melakukan GEMA HATI MIA(Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman) di seluruh desa di NTT, mendirikan Balai Latihan Kerja Profesional bukan abal-abal untuk mempersiapkan kompetensi Calon Pekerja Migran dan mendirikan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) untuk melayani semua persyaratan formil mulai dari Adminduk, paspor, visa kerja, job order, rekam medis lengkap, asuransi dan keamanan remitensi melalui Bank milik Negara atau Bank NTT serta mempersiapkan CPMI asal NTT menjadi Duta Pariwisata mempromosikan NTT di Negara Tujuan sekaligus saat purna PMI mereka menjadi Pemandu Wisata dan Pengusaha Kuliner menyajikan makanan dan minuman seperti di negara mereka ditempatkan.Keempat,memberdayakan Sekolah-Sekolah dan Sekolah Tinggi atau Akademi Vokasi di NTT untuk mempersiapkan SDM Unggul NTT go nasional dan internasional secara prosedural melalui LTSA.
Kelima, menyampaikan proficiat atas kinerja Aparat Penegak Hukum mulai dari Polres, Kejari dan Pengadilan Negeri Ngada yang selalu berkolaborasi dengan Penggiat Anti Human Trafficking dan Pers untuk menyelamatkan Korban TPPO dan menangkap serta memproses hukum Pelaku TPPO untuk menimbulkan efek jera. “Masih ada tugas yang wajib dikerjakan adalah menangkap dan memproses AKTOR INTELEKTUAL TPPO yang masih berkeliaran di luar dan belum tersentuh hukum. (*/AN-01)
