Aksinews.id/Jakarta – Dinamika keterlibatan Kepala Daerah (Kada) dari kader PDI Perjuangan (PDIP) di retret Kada masih terus bergolak. Setelah Pramono Anung dkk diterima di AKMIL Magelang, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri malah mengeluarkan lagi perintah agar mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Gantinya, kirim Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengikuti retret.
Intruksi Megawati itu disampaikan juru bicara PDIP, Ahmad Basarah, bersama sejumlah petinggi PDIP di Jakarta, Selasa 25 Februari 2025 malam.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Basarah memulai dengan menjelaskan instruksi harian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025 lalu.
Pertama, Instruksi Harian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikeluarkan sebelum retreat dimulai pada 21 Februari 2025 yang lalu.
Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum “TIDAK PERNAH MELARANG” seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retreat yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Dalam instruksinya yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah di Pilkada 2024 untuk “MENUNDA” terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Jadi perlu kami tegaskan bahwa, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu “TIDAK PERNAH MELARANG” para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retreat,” ungkapnya.
Kedua. Bagaimana dengan kepala daerah asal PDI Perjuangan yang belum berangkat ke Magelang, di mana acara retreat itu diselenggarakan?
Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, meminta kepada para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya masing-masing supaya bisa langsung bekerja untuk melayani rakyat.
Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih, sebagai kepala daerah agar setelah dilantik Presiden Prabowo, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing.
Kehadiran fisik kepala daerah sangat dibutuhkan agar program-program,yang di antaranya seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi bisa segera dijalankan.
“Bagi PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarnoputri, meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah atau ‘turba’ dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta kemudian memformulasikannya secara langsung ke program pemerintah di daerahnya masing-masing,” jelas Ahmad.
Selain itu, lanjutnya, salah satu hasil perjuangan reformasi bangsa Indonesia telah disepakati perubahan sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan daerahnya sendiri (otonomi daerah) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Atas dasar itu, PDI Perjuangan berpandangan bahwa hubungan antara Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kepala Daerah, dengan Pemerintah Pusat juga telah diatur secara jelas dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
“Oleh karena itu, kader-kader PDI Perjuangan yang terpilih dan dipercaya oleh rakyat untuk menjadi Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 lalu telah memahami secara jelas tugas mereka agar setia mengemban amanat rakyat, dengan cara menyelaraskan program-program kerakyatan di daerahnya masing-masing dengan program yang telah dirumuskan Pemerintah Pusat,” katanya.
Ketiga, penjelasan tentang kepala daerah yang telah mengikuti agenda retreat di Magelang, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 200.5/628/SJ, tertanggal 11 Februari 2025, tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025
- Memerhatikan keterangan resmi Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Bima Arya di beberapa media cetak dan online pada tanggal 22 Februari 2025 yang menyatakan bahwa bagi Kepala Daerah yang berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerahnya masing-masing.
Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Ketua Umum PDI Perjuangan telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan beberapa hal sebagai berikut
- Bagi Kepala Daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retreat diinstruksikan untuk kembali ke daerahnya masing-masing guna menjalankan fungsi, tugas, dan tanggungjawab sebagai Kepala Daerah
- Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retreat akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Angkatan, maka bagi Kepala Daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti retreat dapat mengikuti kegiatan retreat Angkatan ke-2
- Apabila Kepala Daerah PDI Perjuangan berhalangan guna mengikuti kegiatan retreat sebagaimana poin-1 dan poin-2 di atas, dapat diwakili dengan mengirimkan Sekretaris Daerah.
- Bagi Kepala Daerah dari PDI Perjuangan yang telah mengikuti retreat Angkatan-I agar menyesuaikan rangkaian agenda retreat hingga selesai
- Bagi Wakil Kepala Daerah yang Kepala Daerahnya telah mengikuti retreat Angkatan-I untuk hadir dan mengikuti undangan penutupan retreat Angkatan-I.
“Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta yang ditugaskan secara khusus oleh Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai Koordinator Kepala-Kepala Daerah dari PDI Perjuangan telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri. Dalam mengambil langkah-langkah teknis di lapangan, Bapak Pramono Anung terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri dan pengurus DPP Partai lainnya,” ujarnya.
Dengan demikian, kehadiran Pramono Anung dan kawan-kawan kepala daerah lainnya yang berasal dari PDI Perjuangan sudah diketahui dan dilaporkan kepada Ketua Umum dan pengurus DPP PDI Perjuangan. “Di samping itu, para Kepala Daerah dari PDI Perjuangan lainnya juga terus menerus melakukan koordinasi dengan DPP PDI Perjuangan hingga hari ini,” tutupnya. (*/AN-01)
