Aksinews.id/Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro kembali buka suara terkait polemik alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Satryo menegaskan, pendidikan adalah hak semua warga negara.
“Pendidikan adalah hak semua warga negara, tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia pintar Kuliah (KIP-K),” ujar Satryo dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).
Polemik alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah menjadi salah satu poin tuntutan mahasiswa saat berdemonstrasi di kawasan Monumen Nasional, Senin (17/2/2025).
Para mahasiswa kebijakan efisiensi anggaran di Kemendiktisaintek berpotensi memangkas anggaran pendidikan sehingga menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Dalam melakukan efisiensi, tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah sehingga UKT tidak naik,” kata Satryo.
Sebelumnya, Kemdiktisaintek memastikan dana Bantuan OperasionpEal Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tak dipotong di tengah wacana efisiensi anggaran.
Awalnya, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengusulkan efisiensi anggaran sebesar 50 persen atau senilai Rp 3,009 triliun dari pagu anggaran awal Kemdiktisaintek yaitu Rp 6,018 triliun.
Kini, dana BOPTN tetap mengikuti pagu awal anggaran Kemdiktisaintek tahun 2025 yaitu Rp 6,018 triliun.
“Iya BOPTN yang diusulkan (dipotong) tidak mengalami efisiensi untuk menjaga pelayanan pendidikan,” kata Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang sebagaimana dilansir dari Kompas.com.
BOPTN adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk dapat membiayai kekurangan biaya operasional Pendidikan termasuk untuk penelitian. Bantuan tersebut diharapkan meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi negeri.
Diketahui, sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025). Salah satu kelompok mahasiswa yang menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Massa aksi “Indonesia Gelap” menilai ada sejumlah kebijakan pemerintah yang berdampak buruk pada masyarakat.
“Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia,” kata Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan Aksi Indonesia Gelap.
Bagas juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat Indonesia.
Salah satu tuntutan para mahasiswa dalam demonstrasi kemarin adalah ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. (*/AN-01)
