Aksinews.id/Lewoleba – Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Lembata, John S. Batafor mempertanyakan pemanfaatan dana yang diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sekitar Rp 4 Miliar lebih per tahun. Pasalnya, jalan-jalan dalam Kota Lewoleba tampak gelap pada malam hari seolah-olah tidak ada dana pemasangan lampu jalan.
“Penerimaan daerah dari PPJU (Pajak Penerangan Jalan Umum) mencapai Rp 4 Miliar lebih, yang peruntukannya untuk penerangan jalan umum. Uang pajak itu bersumber dari pajak listrik masyarakat, tapi jalan-jalan umum masih gelap di malam hari. Kemana uang itu,” ujar John Batafor, kepada aksinews.id, Senin (17/2/2025) malam.
Yang terpasang pada ruas jalan umum dalam Kota Lewoleba rata-rata menggunakan lampu tenaga surya (Solar Cell). Sedikitnya terdapat 73 tiang lampu solar cell, dimana 21 tiang memiliki 1 buah bola lampu, dan 52 tiang lainnya memiliki 2 bola lampu. Artinya, ada 125 bola lampu solar cell. “Apakah biaya beban dan maintenancenya sampai Rp 4 miliar setahun,” ucap John Batafor, heran.
Dia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan manejemen PLN di Lembata guna mengetahui tata cara pemungutan pajak penerangan jalan. Ternyata, PLN langsung memungut pajak setiap kali pengisian pulsa listrik. “Selanjutnya, dari pusat langsung ditransfer ke Kas Daerah,” jelasnya.
Menurut dia, pendapatan daerah dari dana PPJ hausnya dimanfaatkan kembali untuk melakukan pengerjaan lampu jalan, baik pemasangan baru maupun pemeliharaan. “Nyatakan banyak jalan yang tidak ada lampu jalan. Nah, pertanyaannya uang sebanyak itu kemana selama ini?” ujar John Batafor, heran.
“Kan tidak logis kalau duit Rp 4 Miliar lalu lampu jalan hanya pake solar cell yang mana tidak semua nyala. Artinya mana mungkin biaya beban dan maintanance sebesar Rp.300an juta per bulan untuk hanya beberapa unit lampu solar cell?” tambahnya.
John Batafor mengaku sudah berdiskusi dengan pimpinan PLN Lembata terkait solusi penerangan jalan umum Kota Lewoleba. “Kalau pakai arus listrik PLN, dengan semua jalan umum seluruh Lewoleba bakal nyala terang, itu hanya memakan biaya Rp.100 juta per bulan, dan itu untuk semua jalan dalam kota Lewoleba,” tegasnya.
Karena itu, “Saya menuntut dengan KERAS berikan hak masyarakat karena masyarakat punya uang itu untuk lampu jalan dan HARUS terang. Kan uang masyarakat sudah berikan untuk penerangan jalan. Artinya semua masyarakat yang punya meteran pulsa listrik, dia tahu saja lampu jalan harus terang dong sesuai besaran pajaknya,” tandasnya. Dia mengingatkan agar lampu jalan yang dipasang jangan hanya simbol.
“Kita hitung bahwa tidak mungkin uang sebesar itu hanya sedikit lampu jalan dan ada yang tidak nyala bahkan suram. Fungsi lampu jalan itu kan untuk menerangi jalan umum bukan hanya sebagai dekorasi. Banyak sekali jalan-jalan dalam kota Lewoleba ini kan selama ini diterangi dengan lampu dari rumah warga. Sadis sekali, masyarakat sudah bayar pajak penerangan jalan tapi masyarakat lagi yang sumbang lampu rumahan untuk terangi jalan umum,” sesal John Batafor.(AN-01)
