Aksinews.id/Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya membatalkan tanggungan pemerintah daerah untuk membiayai retret Kepala Daerah pasca pelantikan nanti di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Mendagri memastikan bahwa retret kepala daerah di Akademi Militer atau Akmil Magelang ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
Tito mengeluarkan surat edaran 200.5/692/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.
“Semua yang ada di Akmil – makannya segala macam, kami semua tanggung, karena sudah kami siapkan pos anggarannya. Ini bagi saya, pelatihan Kepala Daerah ini super penting. Mereka ini pengambil kebijakan semua di daerahnya masing-masing,” kata Tito melalui sambungan telepon kepada Tempo pada Kamis, 13 Februari 2025.
Keputusan terbaru Tito ini membatalkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ/ yang dikeluarkan pada 11 Februari 2025. Dalam salinan yang dilihat Tempo, retret kepala daerah bakal dibiayai secara cost sharing atau dengan sistem pembagian biaya. Salah satu sumber pembiayaannya adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Setiap kepala daerah harus menyetor tarif akomodasi dan konsumsi untuk orientasi selama satu pekan itu sebesar Rp 2.750.000 x 8 hari. Artinya, setiap Kepala Daerah harus setor Rp.22 juta. Selain akomodasi dan konsumsi, dana yang ditanggung oleh APBD itu berupa biaya transportasi, pakaian, dan obat-obatan.
Tito menjelaskan, awalnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menerima aspirasi dari pemerintah daerah supaya biaya pembekalan kepala daerah juga bisa berasal dari pemerintah daerah. Sebab, kepala daerah juga memiliki anggaran dan realisasi tersendiri dalam APBD untuk peningkatan kapasitas aparatur.
Menurut Tito, semua akomodasi dan makanan pelatihan kepala daerah yang ada di Akmil Magelang akhirnya ditanggung oleh Kemendagri karena urgensi acara itu. Mantan Kepala Kepolisian RI itu memberi contoh penggemblengan Kabinet Merah Putih yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto pada November lalu memberi dampak positif bagi kerja sama sesama menteri.
“Retret bisa menjadi sarana untuk mereka saling berkomunikasi. Mengenal satu sama lain. Karena mereka nanti harus kenal, untuk bisa kerjasama antar daerah. Itu nggak akan bisa dilakukan hanya dengan Zoom meeting. Kalau dengan Zoom, nggak terbentuk emotional bonding,” kata Tito.
Sebanyak 481 kepala daerah akan mengikuti retret kepala daerah yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21 hingga 28 Februari 2025. Jumlah yang hadir lebih rendah dari 505 kepala daerah terpilih yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota dan dijadwalkan dilantik pada 20 Februari 2025.
Peserta retret lebih sedikit karena tidak menyertakan dua wilayah karena pilkada ulang setelah calon tunggal kalah dari kotak kosong. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang. Di samping itu, 22 kepala daerah Aceh tidak akan mengikuti retret karena jadwal dan teknis pelantikan berbeda dari kepala daerah lain. Khusus untuk Provinsi Aceh, pelantikan akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Ketika ditanya total uang yang dihabiskan untuk retret, Tito tidak merinci berapa anggaran yang dikeluarkan. Dia kembali mengingatkan dampak positif bagi kepemimpinan daerah.
Dalam keterangan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengklaim pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang nanti tidak akan boros anggaran karena fasilitas yang akan digunakan berasal dari pembekalan menteri sebelumnya.
Mantan wali kota Bogor periode 2019-2024 ini juga mengatakan fasilitas untuk retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, sudah siap untuk digunakan. “Semua sudah siap. Tinggal pengaturan kursi di ruang 2 kelas saja. Air, listrik, tempat tidur semua siap,” kata dia melalui pesan pendek pada Senin, 10 Februari 2025.
Politikus Partai Amanat Nasional ini sudah meninjau langsung lokasi titik kumpul kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak Ahad. Bima mengatakan lokasi-lokasi yang ditinjaunya selama kunjungan ke Daerah Istimewa Yogyakarta hanyalah opsi untuk titik kumpul saja. “Itu lokasi titik kumpul saja yang masih ada opsi. Lokasi pembekalan selama 7 hari di Akmil, sudah dipastikan,” ujarnya.
Adapun materi yang akan disampaikan dalam retret kepala daerah di antaranya terdiri dari tiga hal. Pertama, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah; kedua, program Asta Cita yang akan dipaparkan oleh para menteri terkait; serta ketiga, pembekalan dari Lemhannas. Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan memberikan pemahaman terkait efisiensi anggaran, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi.
Wali Kota Sukabumi terpilih Ayep Zaki sebelumnya membenarkan ada dana pemerintah kota yang disiapkan jika harus membayar biaya retret. Ia mengatakan uang untuk retret disiapkan oleh bagian umum pemerintah kota. “Iya, dari protokol yang mengaturnya,” kata dia kepada Tempo pada Kamis, 13 Februari 2025.
Informasi yang dihimpun aksinews.id, ada pemeirntah daerah yang sudah mentransfer biaya sebesar Rp.22 juta ke rekening panitia Retret Kepala Daerah di Kemendagri. “Tapi duitnya akan dikembalikan,” ujar sumber itu. (*/AN-01)
