Aksinews.id/Surabaya – Presiden Prabowo Subianto meminta agar pengeluaran yang alasannya hanya untuk nyolong dihentikan. Presiden juga menyebut langkahnya melakukan efisiensi anggaran, telah melahirkan ‘raja kecil’ yang merasa kebal hukum, bahkan ingin melawannya.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran ternyata tak berlangsung mulus. Prabowo mengungkapkan, ada pihak-pihak yang disebut Raja Kecil melawannya kebijakan penghematan pengeluaran atau efisiensi anggaran dari pemerintahannya yang dipimpinnya.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya? Ada,” ungkap Prabowo sebagaimana dilansir tribunkaltim.co.
Menurut Prabowo, ada yang merasa terganggu dengan kebijakan tersebut. Bahkan, ada birokrat yang sudah merasa seperti Raja Kecil di lembaganya.
“Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” katanya.
Prabowo menjelaskan, alasan kebijakan melakukan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga dan daerah adalah untuk untuk memberi makan anak-anak dan perbaikan ratusan sekolah yang rusak.
Menurut Prabowo, terdapat 330.000 sekolah di Indonesia. Uang hasil penghematan tersebut bisa digunakan untuk membangun 20 ribu sekolah.
“Ibu-ibu yang guru angkat tangan. Ibu-ibu bener enggak? Lihat sekolah-sekolah perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolahnya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. (Perlu) berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah?” katanya.
Prabowo: Hentikan Nyolong!
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan instruksinya terkait penghematan atau efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Prabowo ingin kegiatan yang tidak penting untuk dihentikan. Prabowo juga blak-blakan ada yang tidak setuju dan melakukan perlawanan terhadapnya.
Hal itu dikatakan Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres XVIII Muslimat NU dengan tema “Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian dan Meneduhkan Peradaban” tahun 2025 di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
“Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasannya untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan,” ungkap Prabowo.
Prabowo mengatakan ada yang ingin melawannya terkait instruksi itu. “Ada yang melawan saya, dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil,” ujarnya.
Prabowo mengatakan, penghematan yang dilakukan tidak lain adalah untuk rakyat.
Seperti memberi makan hingga perbaikan sekolah. “Untuk memberi makan untuk anak-anak, rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia, kita punya 330.000 sekolah,” ujarnya.
Menurut Prabowo, anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 20.000 sekolah saja.
“Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi.”
“Enggak usah keluar negeri, 5 tahun enggak usah keluar negeri kalau perlu.”
Kata Prabowo, yang perlu ke luar negeri hanyalah mereka yang bertugas untuk negara.
“Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan, kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” kata Prabowo.
“Loh presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, iya kan sebagai kepala negara dalam Konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa,” imbuhnya.
Presiden Prabowo Subianto diketahui menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Tanggapan Pengamat
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira melihat efisiensi anggaran pemerintah terkait belanja seremonial, Alat Tulis Kantor (ATK), hingga sewa kendaraan merupakan langkah positif untuk tingkatkan ruang fiskal.
“Misalnya soal belanja rapat dan seminar memang bisa digantikan dengan rapat online, jauh lebih murah dan efektif,” ujar Bhima saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/1/2025).
Dia mengatakan, ATK bisa digantikan dengan tanda tangan dokumen secara digital dan ramah lingkungan juga tidak boros kertas. Sebab, selama ini beban belanja birokrasi cukup disorot karena menyumbang pelebaran defisit APBN dan tambahan utang pemerintah.
Di sisi lain, ucap Bhima, efek negatif ke bisnis Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE) juga signifikan.
Sebagian besar pelaku usaha MICE mengandalkan pendapatan dari acara pemerintah. “Bahkan paska pandemi kondisi pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih. Dikhawatirkan ada risiko PHK di sektor jasa akomodasi dan makan-minum imbas efisiensi belanja pemerintah,” terang Bhima.
Dampak ekonomi dari berkurangnya pendapatan sektor MICE mencakup potensi kehilangan lapangan kerja 104.000 orang. Sementara dari sisi PDB setidaknya potensi MICE terancam hingga Rp103,9 triliun.
“Berharap dari wisman dan wisatawan saja kan tidak cukup ya, dengan gejolak geopolitik dan ekonomi global, maka belanja pemerintah memang diharapkan jadi motor pemulihan sektor MICE dan harapan itu pupus begitu ada efisiensi anggaran,” tutur Bhima. (*/AN-01)
