Aksinews.id/Magelang – Entahlah. Ini hanya motivasi atau doktrin yang hendak ditanam di kepala para kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ketika berbicara soal pentingnya retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Menurut Tito, kegiatan pembekalan menjadi sarana kepala daerah saling mengenal satu sama lain, bahkan menjalin komunikasi dengan menteri.
Mantan Kepala Polri itu menyatakan, retret harus dilihat untuk kepentingan kepala daerah, bukan partai politiknya.
“Partai hanya kendaraan untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia (kepala daerah) terpilih, tanggungjawab nomor satu bukan pada partai tapi rakyat,” cetus dia dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDI-P untuk tidak menghadiri retret kepala daerah di Magelang.
Keputusan ini tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.
Selain itu, Megawati menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambahnya.
Pengamat politik Hendri Satrio menilai larangan dari Megawati Soekarnoputri terhadap para kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang, bisa menimbulkan dua dampak.
Hendri Satrio mengatakan dampak pertama ialah kepala daerah dari PDIP tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Mungkin saja, surat larangan itu berpotensi membuat kepala daerah usungan PDI Perjuangan tidak tegak lurus dengan pemerintah karena surat edaran tersebut,” kata Hendri Satrio, Jumat (21/2).
Dampak kedua ialah para kepala daerah dari PDIP bisa meninggalkan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.
Menurut Hendri Satrio, para kepala daerah dari PDIP bisa saja bergabung dengan partai politik lain.
Hendri Satrio menjelaskan hal itu bisa terjadi karena kepala daerah dari PDIP merasa bisa menjadi pemimpin karena dukungan rakyat.
“PDI Perjuangan apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka? Itu yang patut jadi sorotan,” ucap Hendri Satrio, sebagaimana dikutip dari jpnn.com.
Pria yang karib disapa Hensat itu pun menyarankan PDIP berhati-hati menyikapi situasi politik saat ini.
Menurut Hendri Satrio, sikap hati-hati akan mencegah kemunculan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Jangan sampai disalahartikan oleh rakyat bahwa PDI Perjuangan sedang melakukan perlawanan terhadap negara atau tidak mengikuti arahan kepala negara,” tutur Hendri Satrio. (AN-01)
