Aksinews.id/Larantuka – Persoalan belum dibayarnya hak Nakes RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dari klaim pelayanan pasien Covid-19 di rumah sakit setempat tahun anggaran 2021, kian memicu sikap keras aktivis Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERTAK). Mereka malah meminta Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk mengevaluasi penjabat Bupati Flores Timur, Drs. Doris Alexander Rihi, MSi.
Hal itu diungkapkan orator GERTAK, Kanisius Ratu Soge dalam aksi unjuk rasa di kantor Bupati Flores Timur, Batu Ata, Larantuka, Jumat, 11 Oktober 2022. Dia bahkan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut pulang Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi.
“Hak rakyat hak rakyat, hak kau punya hak kau punya. Kami adalah tuan dari tanah ini. Nakes itu dewa penyelamat lalu kau datang dari dewa apa, kau siapa? Kalau kau tidak bayar uang Nakes itu, kau dewa apa? Itu sialnya Flores Timur itu karena orang datang hancur kita. Pulangkan pejabat Bupati Pejabat Flores Timur, yang tidak mendukung hak Nakes dalam APBD tahun 2022. Bikin malu Flores Timur,” kata Kanisius Ratu Soge selaku Koordinator Umum GERTAK, yang akrab disapa Kanis Soge.
Ia bahkan meminta agar penjabat Bupati Flores Timur dipulangkan. “Segera kami tuntut Kementerian Dalam Negeri untuk cabut pulang,” pekik Kanis Soge.
Ia mengatakan, situasi Covid itu merupakan bencana, maka ada transferan klaim dari Kemenkes RI senilai Rp 14,1 miliar. “Bayar hak Nakes. Kalau tidak kau paparkan alasan hukumnya. Karena Kementrian Kesehatan sudah omong itu hak Nakes. Terkutuk kau tujuh turunan, kau di tanah Welin Koda,” teriaknya, lantang.
Ia bahkan mengatakan, jangan jadikan Flores Timur ini sebagai tempat bertamasya. “Kau ke sana buat apa? Sebenarnya perjalanan dinas itu dipending untuk bayar hak nakes. Kau tidak bayar dengan alasan tidak masuk akal,” tandasnya, prihatin. (AN-02)
