Lembata dan Nagekeo Masuk Dalam Daftar 43 Kota Non Jawa Bali yang Kena Pengetatan PPKM Mikro

Aksinews.id/Jakarta – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Pemerintah memperketat penerapan PPKM Mikro di luar Jawa dan Bali. Dan, Lembata dan Nagekoeo, dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masuk dalam daftar 43 kota yang dikenakan pengetatan PPKM Mikro.

Ada 43 kabupaten/kota yang dikenakan pengetatan ini mulai dari 6 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. 43 kota tersebut tergolong dalam assemen 4 dalam kondisi Covid-19. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, dan kegiatan keagamaan ditutup total.

“Kami memutuskan perpanjangan PPKM Mikro mulai 6 sampai 20 juli terkait di luar Pulau Jawa dan Bali. Ini selaras dengan PPKM Darurat Jawa Bali”, ujar Airlangga, Senin (5/7/21).

Sebagaimana diberitakan www.cnbcindonesia.com, pengetatan PPKM Mikro in menyangkut 11 hal. Yakni, (1) Perkantoran wajib bekerja di rumah (WFH) sebanyak 75%, sehingga WFO hanya 25%; (2) Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online; (3) Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan protokol kesehatan; (4) Untuk makan (dine in) di restoran dibatasi hanya 25% dan maksimal sampai pukul 17.00. Sementara untuk take away dibatasi sampai pukul 20.00; (5) Mal tetap boleh buka sampai maksimal pukul 17.00 WIB dengan kapasitas 25%; (6) Proyek konstruksi bisa beroperasi sampai 100%.

Point (7) Kegiatan keagamaan di rumah ibadah ditiadakan; (8) Semua fasilitas publik ditutup sementara; (9) Seluruh kegiatan seni dan budaya ditutup; (10) Seluruh kegiatan seminar dan rapat ditutup; dan (11) Untuk Transportasi umum akan diatur oleh Pemda untuk kapasitas dan protokol kesehatan.

Berikut 43 kota yang dikenakan pengetatan PPKM Mikro :

1 Aceh Kota Banda Aceh

2 Bengkulu Kota Bengkulu

3 Jambi Kota Jambi

4 Kalimantan Barat Kota Pontianak

5 Kalimantan Barat Kota Singkawang

6 Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya